BUMN Ikut Entas Kemiskinan BWI

0
95

Bupati-Anas-memaparkan-program-pengentasan-kemiskinan-Banyuwangi-di-depan-Menteri-BUMN-Rini-Soemarno-dalam-rapat-bersama-kemarin

BANYUWANGI – Upaya Pemkab Banyuwangi mendorong sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan mendapat dukungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Untuk merealisasikan  dukungan BUMN dalam pengentasan  kemiskinan, Menteri Rini dan para  deputi dan sejumlah direksi BUMN bersama Bupati Abdullah Azwar Anas menggelar rapat bersama instansi terkait Kamis kemarin (21/4).

Rini mengatakan, Banyuwangi akan dijadikan kabupaten percontohan sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Saya telah mendapatkan  data-data tantangan kemiskinan di Banyuwangi. Datanya detail, by name by address, bagus  sekali.

BUMN akan turun tangan  membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Banyuwangi, terutama  dalam tiga aspek, yaitu peningkatan akses kelistrikan, fasilitas air bersih,  dan sanitasi,” kata Rini. Dalam rapat tersebut, Rini menginstruksikan jajarannya untuk segera memetakan BUMN yang diajak bersinergi bersama Pemkab Banyuwangi.

Kontribusi BUMN bisa dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  (PKBL), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal. ”Kebetulan nanti malam saya juga  ketemu direksi PLN dan beberapa BUMN lain. Data ini saya bawa, dan nan ti tim teknis segera bergerak dalam  waktu dekat, tidak boleh lama-lama,” kata Rini.

Rini berada di Banyuwangi dalam rangka peluncuran digital market  place UMKM Rabu (20/4), hasil sinergi pemerintah daerah dan BNI. Rini juga mendaki Gunung Ijen untuk  melihat api biru (blue fire), lalu menggelar rapat dengan sejumlah BUMN yang memiliki aktivitas bisnis  di Banyuwangi, Kamis (21/4).

Dalam rapat tersebut, Bupati Abdullah Azwar Anas memaparkan data  kemiskinan di Banyuwangi berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Angka kemiskinan di Banyuwangi  berjumlah 9,29 persen atau setara dengan 147.700 orang dari total penduduk sekitar 1,6 juta jiwa.

Ukuran kemiskinan tersebut didasarkan pada 18 variabel. ”Ini merupakan data konkret kemiskinan di Banyuwangi. Ini semua telah terdata by name by adres,” papar Anas. Anas mengatakan, sinergi dengan BUMN menjadi salah satu solusi  untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Sebab, kapasitas fiskal APBD dan APBN terbatas.

”Tangan pemerintah daerah terbatas. Strategi kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk BUMN, bisa cepat menangani permasalahan yang ada. Ini strategi keroyokan yang efektif,”  kata Anas. Tanpa sinergi banyak pihak, kata Anas, percepatan penanganan kemiskinan  akan berjalan lambat.

Kemiskinan di Banyuwangi yang sudah turun hingga 9,29 persen perlu terus ditekan. ”Data terbaru, pendapatan per kapita Banyuwangi sudah naik  80 persen dari RP 20,8 juta per orang  per tahun pada 2014 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Ini  perhitungan model baru BPS. Indeks  ketimpangan juga sudah turun dari  0,33 menjadi 0,29. Ini sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional dan Jatim,” kata Anas.

Meski demikian, lanjut mantan anggota DPR RI itu, problem kesenjangan dan kemiskinan tetap ada. Adasebagian kecil warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini. Oleh karena itu, sinergi BUMN ini menjadi penting untuk bersama-sama mengangkat taraf  hidup warga. (radar)

Loading...