Tak Cocok Diterapkan di Daerah
BANYUWANGI – Rencana kebijakan full day school yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sebab, sejumlah pemerintah daerah dan beberapa elemen masyarakat meminta rencana kebijakan itu dikaji secara mendalam sebelum dilaksanakan.
Salah satu yang meminta kebijakan itu dikaji mendalam adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Anas menilai kebijakan tersebut relatif bias kota, dan belum tentu cocok diterapkan di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama, seperti Banyuwangi.
”Prinsipnya kami patuh dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun, alangkah elok jika kebijakan tersebut memperhatikan keberagaman wilayah dan karakteristik daerah,” ujar Anas. Kebijakan full day school belum pas jika diterapkan di daerah.
Di desa-desa banyak anak setelah pulang sekolah ikut melihat bapaknya bekerja di sawah dan ikut melihat bapaknya merawat buah naga di kebun. Ada pula yang ikut melihat ibunya membatik. “Itu bagian dari pengalaman dan interaksi dengan orang tua,” kata Anas.
Menurut Anas, pihaknya bukan menolak secara berlebihan kebijakan itu. Tetapi, rasanya full day school kurang pas diterapkan di daerah. “Baik dalam konteks filosofi pendidikan di mana tumbuh-kembang anak butuh interaksi banyak dengan orang tuanya, maupun dalam konteks kedaerahan yang macam-macam modelnya,” katanya.
Oleh karena itu, Anas berharap kebijakan full day school perlu dikaji lebih mendalam bila diterapkan secara menyeluruh. Banyak aspek harus dipertimbangkan. ”Kurang pas jika pengalaman orang kota dibawa ke orang daerah,” jelas Anas.
Lagi pula, kata Anas, tidak semua orang tua di daerah bekerja. Artinya, mungkin ayahnya yang bekerja, sedangkan ibunya di rumah. Atau ibunya bekerja di kantor, sedangkan ayahnya berwirausaha di rumah. ”Kalau begitu tetap bisa mendampingi anak saat siang hingga sore hari. Saya kira anak tetap perlu banyak interaksi dengan orang tua di rumah karena pembentukan karakter utama sebenarnya dari rumah,” tambahnya. (radar)
