sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kasus keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah membuat Pemkab Banyuwangi melakukan langkah antisipasi.
Hingga pekan terakhir September, Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi telah memberikan penyuluhan keamanan pangan (PKP). Kepada 310 petugas Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG).
Tidak hanya itu, Dinkes melalui Puskesmas juga melakukan monitoring ke beberapa SPPG yang telah beroperasi.
Dengan mengerahkan tenaga sanitarian dan ahli gizi, Dinkes ingin memastikan produk makanan yang dihasilkan SPPG dalam kondisi aman.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Banyuwangi Amir Hidayat kemarin (28/9).
Amir pun mengaku bersyukur hingga kemarin tidak ada kasus keracunan MBG di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
“Kita bersyukur hingga hari ini (kemarin) tidak ada kasus keracunan. Namun, pencegahan harus tetap dilakukan dengan ketat,” ujarnya.
Amir menambahkan, Dinkes telah mengumpulkan seluruh kepala SPPG, mitra pelaksana, dan ketua yayasan yang terlibat dalam program MBG.
Dalam pertemuan tersebut, Dinkes menyampaikan sejumlah instruksi yang mengacu pada arahan menteri kesehatan (menkes).
Saat ini, sebanyak 30 SPPG sudah beroperasi dan melayani 452 sekolah dengan total 73.691 siswa penerima manfaat.
Dalam operasionalnya, program ini melibatkan 1.477 karyawan. Dari jumlah tersebut, 310 orang atau sekitar 21 persen telah mengikuti pelatihan PKP sebagai salah satu syarat utama penyelenggaraan layanan makanan sehat.
Amir menjelaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki sertifikat PKP yang rutin digelar bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah sertifikat PKP diperoleh, Dinkes akan melanjutkan dengan inspeksi kesehatan lingkungan.
“Inspeksi nantinya dilakukan lintas sektor, melibatkan cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim wilayah Banyuwangi, Dispendik Banyuwangi, hingga Kantor Kementerian Agama,” terangnya.
Page 2
Standar sanitasi menjadi fokus utama pengawasan. Mulai kondisi ruangan, pencahayaan, sirkulasi udara, hingga pengelolaan sampah dan limbah harus memenuhi standar seperti restoran.
“Karena inspeksi belum dilakukan menyeluruh, kami minta setiap pengelola melakukan self-assessment terlebih dahulu. Misalnya, memeriksa kelembapan ruangan dan faktor kebersihan lain,” tambahnya.
Setelah proses inspeksi selesai, Dinkes akan melakukan pengambilan sampel makanan untuk memastikan tidak ada kandungan kimia berbahaya, pewarna, atau bahan pengawet.
Jika hasil uji laboratorium memenuhi standar, penyelenggara akan menerima Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Saat ini, sertifikat SLHS belum ada yang diterbitkan karena proses inspeksi masih berjalan,” jelas Amir.
Sembari monitoring berjalan, Amir juga mendorong terbentuknya paguyuban pengelola MBG.
Mereka diharapkan bisa menggelar pelatihan PKP dengan mengundang pihak BPOM dan tim ahli dari Dinkes untuk mempercepat perluasan jumlah pekerja SPPG yang memiliki kemampuan di bidang keamanan kualitas bahan makanan.
Sekaligus untuk memastikan standar keamanan diterapkan secara seragam di seluruh SPPG.
Untuk menjaga kualitas makanan, Amir menyatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi bulanan.
Tim puskesmas, termasuk ahli gizi dan tenaga sanitarian dilibatkan dalam pendampingan dan pengecekan cepat kandungan makanan sebelum diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
“Kami minta teman-teman puskesmas terus mendampingi agar makanan yang disajikan benar-benar aman,” tandasnya. (fre/sgt)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kasus keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah membuat Pemkab Banyuwangi melakukan langkah antisipasi.
Hingga pekan terakhir September, Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi telah memberikan penyuluhan keamanan pangan (PKP). Kepada 310 petugas Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG).
Tidak hanya itu, Dinkes melalui Puskesmas juga melakukan monitoring ke beberapa SPPG yang telah beroperasi.
Dengan mengerahkan tenaga sanitarian dan ahli gizi, Dinkes ingin memastikan produk makanan yang dihasilkan SPPG dalam kondisi aman.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Banyuwangi Amir Hidayat kemarin (28/9).
Amir pun mengaku bersyukur hingga kemarin tidak ada kasus keracunan MBG di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
“Kita bersyukur hingga hari ini (kemarin) tidak ada kasus keracunan. Namun, pencegahan harus tetap dilakukan dengan ketat,” ujarnya.
Amir menambahkan, Dinkes telah mengumpulkan seluruh kepala SPPG, mitra pelaksana, dan ketua yayasan yang terlibat dalam program MBG.
Dalam pertemuan tersebut, Dinkes menyampaikan sejumlah instruksi yang mengacu pada arahan menteri kesehatan (menkes).
Saat ini, sebanyak 30 SPPG sudah beroperasi dan melayani 452 sekolah dengan total 73.691 siswa penerima manfaat.
Dalam operasionalnya, program ini melibatkan 1.477 karyawan. Dari jumlah tersebut, 310 orang atau sekitar 21 persen telah mengikuti pelatihan PKP sebagai salah satu syarat utama penyelenggaraan layanan makanan sehat.
Amir menjelaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki sertifikat PKP yang rutin digelar bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah sertifikat PKP diperoleh, Dinkes akan melanjutkan dengan inspeksi kesehatan lingkungan.
“Inspeksi nantinya dilakukan lintas sektor, melibatkan cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim wilayah Banyuwangi, Dispendik Banyuwangi, hingga Kantor Kementerian Agama,” terangnya.
