BANYUWANGI – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas. Sayang, tidak sedikit para TKI yang mengalami nasib buruk di tempat mereka bekerja di luar negeri, seperti menjadi korban kekerasan dan pembunuhan.
Berkaca pada kenyataan tersebut. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berupaya terus menjaga komitmen meningkatkan pelayanan dan perlindungan para pahlawan devisa tersebut.
Salah satu bentuk komitmen itu diwujutkan dengan mendirikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di berbagai daerah di tanah air, salah satunya di Banyuwangi. Hal itu tertangkap pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) BNP2TKI di Ballroom hotel Santika Banyuwangi kemarin (26/3).
Selain di Banyuwangi, P4TKI juga dibentuk di beberapa daerah lain di Jatim. di antaranya Madiun, Sidoarjo, dan Malang. Keempat daerah tersebut dipilih lantaran merupakan penyumbang TKI di provinsi paling timur Pulau Jawa ini.
“Keberadaan P4TKI ini untuk nrendekatkan pelayanan terhadap calon TKI dan TKI agar mereka terlayani dengan baik.” ujar Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo. Saat ini masih banyak calon TKI yang belum paham proses yang harus ditempuh untuk menjadi TKI yang legal.
Akibabnya, banyak calon TKI yang mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan calo. Inilah yang menyebabkan masih banyak TKl ilegal,” cetusnya. Atas dasar itulah, P2TKI di dirikan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya pelayana yang dekat, cepat, mudah, murah, dan aman, secara otomatis semakin banyak calon TKI yang memanfaatkan keberadaan P2TKI tersebut. Hal itu secara otomais akan mengurangi jumlah TKl ilega.
Tidak hanya itu, keberadaan P2TKI diharapkan mendorong agar para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri memiliki skill yang bagus. Sekertaris Kabupaten (Sekkab), Slamet Kariyono, mendukung penuh pendirian P2TKI.
“Kami senang, di Banyuwangi sudah ada P4TKI. Bahkan PJTKI Banyuwangi juga meng-cover layanan kepada calon TKI dari daerah lain seperti Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang.” tuturnya. Kami berharap keberadaan P4TKI yang lokasinya berada di sebelah Kantor Dinsosnakertrans Banyuwangi bisa dioptimalkan,” tandasnya.
Untuk membantu segala permasalahan TKI, Pemkab Banyuwangi juga telah membentuk 30 kelompok di bawah pengawasan Non Government Organization (NGO) dan Community Based Organisation (CBO).
Kehadiran P4TKI akan mempermudah kerja 30 kelompok tersebut karena diharapkan keduanya dapat saling bersinergi. Rakor BNP2TKI di Banyuwangi kali ini dihadiri para kepala Dinas Tenaga Kerja dari 38 kabupaten/kota se-jatim. Rakor tersebut menjadi ajang tukar pendapat, berbagi informasi, konsep, dan pengalaman dalam menentukan kebijakan maupun langkah-langkah konkret untuk TKI. (radar)
