Demokrat Tunggu Keputusan DPP

0
184

BANYUWANGI – Hambatan yang menghadang pembentukan pimpinan definitif DPRD Banyuwangi belum berakhir. Sebab, salah satu calon pimpinan lembaga wakil rakyat tingkat kabupaten yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) ternyata belum jua mendapat restu induk partainya, yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD. Gara-gara pimpinan definitif DPRD Banyuwangi belum terbentuk, lembaga legislatif itu belum bisa melakukan pembentukan alat-alat kelengkapan dewan, seperti Badan Musyawarah (Banmus), BadanAnggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Kehormatan (BK), hingga komisi-komisi.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Padahal, tanpa memiliki alat-alat kelengkapan, lembaga DPRD tidak bisa menjalankan tugas pokoknya, termasuk membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang merupakan cikal-bakal APBD tahun 2015. Karena itu, langkah rapat di lakukan internal dewan. Jika tenggag waktu yang di berikan kepada DPC PD Banyuwangi untuk melengkapi rekomendasi DPP sampai pukul 24.00 tadi malam (3/10) ternyata tidak dipenuhi, dewan akan mengutus tim untuk berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. 

Sampai saat ini (kemarin, Red) surat rekomendasi belum masuk. Apabila sampai deadline pukul 24.00 nanti (tadi malam) rekomendasi dari DPP PD belum masuk, Senin (6/ 10) kami akan menindaklanjuti dengan rapat pimpinan fraksi dan pimpinan sementara dewan untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar impinan sementara DPRD, Ficky Septalinda. Ficky menegaskan, agar DPRD bisa segera tugas secara optimal, pihaknya akan proaktif mengawal pembentukan definif dewan. Kita akan konsultasi apakah ada solusi atau alternatif lain, asal PDIP terebut.

Pernyataan senada dilontarkan pimpinan sementara dewan yang laimya itu Joni Subagio. Dikatakan, pimpinan sementara dewan dan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD telah sepakat menentukan dead-line rekomendasi dari DPP PD kemarin. “Kita masih menunggu. Jika sampai nanti malam (tadi malam, Red) belum ada kejelasan, Insya Allah Senin kita mengutus tim ke Pemprov Jatim untuk memperjelas,” cetusnya. Menurut Joni, sebagai wakil rakyat, dirinya sangat terganggu dengan terhambatnya pembentukan pimpinan definitif dewan tersebut. 

Sebab, lantaran lembaga dewan belum miliki pimpinan definitif para wakil rakyat tidak bisa mengemban tugas secara optimal. Joni menambahkan, akibat keterlambatan pembentukan pimpinan definitif itu kinerja dewan terhambat. “Yang paling kita sesalkan, saat ini sudah memasuki triwulan ke empat nanti. Kita harus segera membahas kUA-PPAS APBD 2015,” tutur politisi asal Kecamatan Rogojampi itu. Jika pengesahan APBD terhambat, kata Joni, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil diraih Banyuwangi dua tahun terakhir tidak akan diraih kembali.

Loading...

Padahal, dengan meraih opini WTP penuh, Pemkab Banyuwangi mendapat reward se- besar Rp 20 miliar. Itu sangat bermanfaat bagi rakyat Bumi Blambangan. Idealnya, KUA-PPAS sudah masuk pekan ini. Jika APBD molor, rakyat yang dirugikan. Selain potensi temani Rp 20 miliar melajang, penyerapan anggaran akan minim,” paparnya. Joni menjelaskan, konsultasi ke Pemprov tim bukan untuk mengintervensi partai lain seperti yang ditudingkan kalangan pengurus DPC PD Banyuwangi. 

“Ini amanat lembaga dewan. Kita tidak akan campur partai lain. Di Banyuwangi PKB adalah partai besar. Buat pa kita mengurusi partai lain,” sindirnya. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPC PD Banyuwangi, Juliesetyo Puji Rahayu mengatalcan, DPC PD Banyuwangi sudah mengirim surat ke DPP PD dan DPD PD Jatim. Surat itu dikirim dalam bentuk email dan fisik. Tetapi, sampai sekarang (kemarin siang, Red) belum ada jawaban,” ujarnya.

Ditanya apakah DPC PD Banyuwangi akan melakukan langkah lain, Julies mengatakan lantaran yang diminta kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum Pemprov Jatim adalah rekomendasi DPP PD, maka siapa pun calon pimpinan dewan yang diajukan DPC, tetap harus menunggu rekomendasi DPP. “Kami siap tunduk pada DPP. Kita tunggu saja siapa yang akan mendapat rekomendasi DPP. Kalau DPRD perlu konfirmasi ke DPP PD, ya monggo,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pengajuan usul pimpinan dewan yang dilayangkan DPRD Banyuwangi kepada Gubernur Jatim ternyata dikembalikan. 

Sebab, dari empat nama yang di ajukkan, ada satu calon pimpinan dewan yang belum mengantongi rekomendasi induk partainya, yakni dari PD. Dalam surat yang dikirim ke gubernur tmtuk mendapat surat keputusan pengangkatan itu, ada nama I Made Cahyana Negara (PDIP). Joni Subagio (PKB), Ismoko (Golkar), dan Yusieni (PD). DPC PD mengusulkan nama Yusieni tanpa rekomendasi DPP PD lantaran pengusulan yang di sampaikan DPC PD Banyuwangi masih diproses di tingkat pusat. Di sisi lain, nama yang diusulkan DPC PD Banyuwangi itu tidak sama dengan calon pimpinan dewan yang direkomendasikan DPD PD Iatim. PD Jatim merekomendasikan nama Sri Utami fahuningsih. DPC PD Banyuwangi beralasan, semua Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PD, kewenangan menentukan pimpinan DPRD berada di tangan DPP. (radar)

Loading...

Rack server merk baru DATEUP - sumber rejeki

Rack server merk baru DATEUP - sumber rejeki

Yuk gan segera order Rack Server DATEUP RACK PERTAMA DAN SATU SATU NYA DI INDONESIA Dengan desain yang sangat bagus…
08/21/2018
Surabaya