JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Tubagus Nugraha menyebutkan, Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap secara digital.
“Bukan tanpa alasan di Banyuwangi, karena di sini adalah inovasi digitalisasi, transformasi digital yang baik, yang sudah menjadi banyak rujukan bagi pemerintah daerah di Indonesia,” kata Tubagus dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).
Baca juga: Banyuwangi Uji Coba Pendaftaran Digitalisasi Bansos, Dimulai dari Desa Kemiren
Program ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.
Uji coba ini difokuskan pada bansos melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran,” ujar Tubagus.
Baca juga: Digitalisasi Bansos Dimulai Oktober, Banyuwangi Kebut Perekaman e-KTP
Melalui skema baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.
Masyarakat yang tidak memiliki ponsel akan dibantu oleh 167 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mengikuti proses pendaftaran di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.
“Dengan cara (pendekatan) people-centric. Orang (dapat) menginisiasi langsung dirinya sendiri terhubung dengan pemerintah tanpa perantara. Bantuannya juga akan lebih baik, lebih tepat, dan cepat,” kata Tubagus.
Baca juga: Banyuwangi Matangkan Persiapan Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional
Uji coba ini menargetkan 640.000 keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300.000 kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi.
Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
“Ini hanya uji coba. Kalau kemudian ini solid datanya, solid evaluasinya mungkin kita bisa merekomendasikan untuk di roll out nasional,” kata Tubagus.
Baca juga: Luhut Yakin Digitalisasi Bansos Bisa Hemat Anggaran hingga Rp 500 Triliun
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Joko Widiarto menyebutkan, digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos karena akan semakin memudahkan masyarakat mengajukan bantuan.
“Kami sebetulnya sudah memberikan akses kepada Bapak-Ibu semuanya kalau belum menerima dan miskin bisa mendaftar ke dinas sosial atau ke desa,” jelasnya.
“Tapi (program) ini lebih mudah lagi. Bisa tinggal foto-foto, bisa mendaftar. Upaya digital juga terus kita kembangkan, bekerja sama dengan dinas lain, supaya bansos tepat sasaran,” lanjut dia.
Baca juga: Luhut Tinjau Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
“Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer, dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (Bila) semua itu betul-betul targeted,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
