Dirkeu PT Maya Divonis Setahun

0
398
Agus Wahyudin
Agus Wahyudin

BANYUWANGI – Persidangan panjang kasus pelanggaran upah minimum kabupaten (UMK) dengan terdakwa Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Maya, Agus Wahyudin, mencapai klimaks kemarin (5/12). Setelah mencermati fakta-fakta selama sidang berlangsung, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi menjatuhkan vonis setahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Made Sutrisna yang didampingi hakim anggota Bawono Effendi dan Unggul Tri menyatakan, terdakwa Agus Wahyudin, warga Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 69 Tahun 2009 tentang UMK kabupaten dan kota di Jatim tahun 2010.

Sebelum membacakan vonis, majelis hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa selama persidangan. Dikatakan, tidak ada hal memberatkan yang dilakukan Agus Yang meringankan, dia bertindak sopan dan se be lumnya tidak pernah dihukum. “Agus Wahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan membayar upah buruh di bawah UMK. Menjatuhkan pidana satu tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Apabila (denda ter sebut) tidak dibayar, diganti penjara selama enam bulan,” ujar Made.

Sementara itu, Geger Setiono, salah satu perwakilan buruh mengatakan, vonis setahun penjara yang dijatuhkan terha dap direktur keuangan PT Maya itu merupakan bukti kemenangan kaum buruh dalam memperjuangkan hak. “Kami mengapresiasi putusan ha kim yang sudah bertindak adil dan bijaksana. Harapan kami, tidak ada lagi pengusaha yang menindas buruh dengan cara membayar upah di bawah UMK,” cetusnya. Dikonfirmasi terpisah, tim penasihat hukum (PH) terdakwa, Oesnawi dan M. Fahim, mengaku pihaknya menghormati putusan majelis hakim.

Loading...

Namun, mereka mengatakan akan menggunakan hak se bagai mana yang diatur undang-undang untuk menanggapi putusan yang dijatuhkan terhadap kliennya. “Kami punya hak untuk menerima atau tidak menerima putusan majelis hakim. Untuk itu, kami memutuskan pikir-pikir selama tujuh hari dalam menentukan apakah (mengajukan) banding (ke Pengadilan Tinggi Jatim) ataukah menerima putusan hakim,” paparnya.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2