Dukung Pesantren Aman, Pemkab Banyuwangi Siap Bantu Ponpes Urus PBG & SLF

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (PU CKPP) Banyuwangi siap memfasilitasi pengelola pondok pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini menjadi tindak lanjut dari program Pesantren Aman yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan, termasuk pondok pesantren, memiliki standar keamanan dan kelayakan sesuai regulasi.

“Pemkab telah menggelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur pembangunan serta penggunaan bangunan yang sesuai standar. Karena kami, pemerintah ikut berkewajiban memastikan lingkungan belajar santri aman dan layak. Salah satunya dengan menjamin fasilitas infrastruktur baik gedung belajar maupun asrama yang aman dan sesuai standar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memberikan pendampingan agar setiap bangunan, termasuk di lingkungan pesantren, dibangun dan digunakan secara aman.

“Pemkab siap memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF. Dinas terkait akan siap membantu pengurusannya. Silakan berkonsultasi dengan Dinas Dinas PU,” kata Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menjelaskan PBG merupakan dokumen yang wajib dimiliki sebelum pembangunan gedung dimulai, sedangkan SLF menandakan bangunan yang sudah selesai dibangun memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

“Kedua dokumen ini saling melengkapi dan penting untuk legalitas serta keamanan suatu bangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Dinas PU CKPP membuka ruang konsultasi bagi pondok pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan maupun mengurus dokumen PBG dan SLF.

“Masyarakat dan pengelola ponpes bisa datang langsung ke Dinas PU atau Mall Pelayanan Publik untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kami siap memberikan pendampingan setiap saat. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama agar santri bisa belajar dengan aman dan orang tua pun tenang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi yang digelar bertepatan dengan kick off Hari Santri Nasional pada Senin (20/10) lalu ini diikuti sekitar 70 pengurus pondok pesantren se-Banyuwangi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pendampingan terkait regulasi pembangunan serta penggunaan bangunan sesuai standar, termasuk pengurusan PBG dan SLF.

(anl/ega)