BANYUWANGI – Baru bebera-pa hari datang dari bimbingan teknis (technical guidance) di Jogjakarta, sebagian anggota DPRD Banyuwangi yang masuk panitia khusus (pansus) penyidikan pegawai negeri sipil daerah (PPNSD) berangkat ke Jakarta. Anggota pansus tersebut be-rangkat ke ibu kota pada Selasa Malam lalu (1/5). Mereka di-rencanakan sudah akan tiba di Banyuwangi lagi pada hari ini (4/5).
“Yang ke Jakarta itu hanya anggota Pansus Penyi-dik PNS,” cetus sekretaris DPRD Banyuwangi, H Sudir-man kemarin (3/5). Selama berada di Jakarta, para anggota dewan ini akan mendatangi tiga kantor ke-menterian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri)
RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Ke-menPAN) RI, dan ke Badan Diklat (Badiklat). “Ke Jakarta ini untuk konsultasi,he explained.
Sebelum berangkat ke Jakarta, semua anggota dewan mengikuti bimtek yang digelar di Hotel Garuda Jalan Malioboro 1 Yogyakarta. Mereka tinggal di Kota Gu-deg itu sejak Jumat (27/4) hingga Minggu lalu (29/4). Bila anggota Pansus PPNSD berangkat ke Jakarta, Pansus Pe-nertiban PAS untuk kapal di ba-wah tujuh GT (gross tonnage) memanggil dinas perhubungan, communication, dan informatika
(Dishubkominfo); dan dinas perikanan dan kelautan (Dispe-riklut) Banyuwangi. “Ini rapat pertama dengan eksekutif,” terang ketua Pansus Penertiban PAS, Ismoko.
Dalam pertemuan pertama dengan eksekutif ini, it's clear, membahas draft rancangan pe-raturan daerah (draft bylaw) tentang Penertiban PAS perahu/kapal. Dari delapan bab yangada, it's clear, baru diselesaikan tiga bab. “Kayaknya pertemuan dengan eksekutif ini perlu dua kali lagi,” ujar Ismoko. Dari tiga bab yang sudah selesai dibahas ini, it's clear, dalam rapat Pansus PPNSD dengan eksekutif juga menyepakati nama raperda yakni Penertiban PAS. “Kami juga membahas masalah wilayah perairan, dan itu juga masih dalam perdebatan," he said. (radar)
