BANYUWANGI – Operasional dua rumah sakit milik Pemkab Banyuwangi terancam terganggu. Obat-obatan yang digunakan melayani pasien dengan surat pengantar miskin (SPM) ternyata belum terbayar pemerintah hingga kemarin (27/4).
Klaim dana SPM yang belum dibayar tersebut bukan hanya klaim tahun anggaran 2012. Tunggakan pembelian obat untuk warga miskin 2011 ternyata juga banyak yang belum terbayar. Even, di RSUD Genteng dana tunggakan SPM 2010 belum lunas.
“Yang belum terbayar pada 2010 ada Rp 426.780.000,” terang direktur RSUD
Rooftile, dr. Indah Lestari. Menurut Indah, dana SPM dan Jamkesda di RSUD Genteng tahun 2011 lalu yang belum dibayar pemerintah juga tinggi. Berdasar laporan yang diterima, jumlah tunggakan tahun lalu mencapai Rp 1,487,834,000.
“Meski belum dibayar, kita tetap melayani warga yang membawa SPM,He said. Bagaimana tahun anggaran 2012 this? Indah mengaku belum tahu pasti jumlah dana SPM yang harus dibayar pemkab. Gambarannya, mulai Januari 2012 hingga Maret 2012, dana yang dikeluarkan untuk melayani pasien SPM Rp 75 juta hingga 180 million per month.
“Karena pemkab belum membayar, sementara kita talangi dulu," he said. Hasil koordinasi dengan pemkab, jelas Indah, tunggakan tersebut rencananya akan dibayar melalui dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2012. “Semua klaim yang belum terbayar itu akan kita ajukan dalam PAK," he said.
Meanwhile, kondisi yang sama juga terjadi di RSUD Blambangan. Tunggakan dana SPM dan jamkesda yang belum dibayar mencapai Rp 2,669,569,905. Dari jumlah sebesar itu, Rp 2,402,314,988 dana SPM dan Rp 267.254.917 merupakan tunggakan dana jamkesda. “Klaim dana SPM dan jamkesda yang belum dibayar mulai 2011 until 2012 this,” ujar Direktur RSUD Blambangan, dr. Taufiq Hidayat.
Taufiq merinci, klaim dana untuk SPM 2011 yang belum dibayar mulai Juni hingga Desember sebesar Rp 1,652.- 314,988. Klaim jamkesda mulai September hingga Desember 2011 yang belum terbayar sebesar Rp 180.312.880. He added, klaim tahun anggaran 2012 also quite high.
Klaim dana SPM mulai Januari hingga Maret 2012 has reached Rp 750 million. klaim dana jamkesda dari Januari hingga Maret 2012 yang belum terbayar sebesar Rp 86,942,037. “Klaim untuk SPM terus naik tiap bulan,He said. Meanwhile, Asisten Setkab bidang Administrasi, Development, dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra), Suhartoyo, saat dikonfirmasi mengakui, sampai saat ini pemkab masih belum bisa membayar semua klaim SPM di dua RSUD tersebut.
“Masih kita pikirkan,He said. Menurut Suhartoyo, dalam APBD 2012 dana yang diharapkan untuk membayar biaya pengobatan bagi warga miskin tidak mencukupi semua klaim itu. Because, anggaran yang ada di APBD hanya sebesar Rp 1,6 billion. “Rencananya itu akan kita upayakan melalui PAK," he said.
Selain mengupayakan dalam PAK, he said, pemerintah juga menyeleksi pemohon SPM. Pada semua kepala desa (village head) dan lurah, telah diminta untuk meneliti setiap warga yang mengajukan SPM. “Kalau bukan keluarga miskin, kita minta jangan diberi SPM," he said. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingginya klaim untuk dana SPM ini, kata Suhartoyo, terlihat ada keberhasilan.
Usually, warga yang mengajukan SPM itu mencapai 17 people per day. Dan akhir-akhir ini, yang mengajukan SPM rata-rata hanya delapan orang per hari. “Kalau memang tidak miskin benar, SPM tidak akan saya tanda tangani,” he said. (radar)
