Kasusnya Sudah Dilaporkan ke Kejaksaan
SONGGON – Sebuah bangunan tempat pengolahan sampah yang dibiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di dekat kantor Desa/Kecamatan Songgon diduga sarat penyimpangan. Tak pelak, proses pembangunan yang menghabiskan biaya Rp 205 juta itu dihentikan. Adanya dugaan penyimpangan tersebut akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.
Pelapornya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Minakjinggo Banyuwangi. Angota LSM Minakjinggo, Bam bang Efendi mengatakan, bangunan tersebut ditengarai ”salah kamar”. Sebab, sebelumnya bangunan tersebut sudah dibangun di Desa Pakis, Kecamatan Songgon. ”Tapi bangunan pengolah sampah menjadi pupuk organik itu dipindah tanpa musyawarah antar desa (MAD),’’ cetus Bambang.
Kebijakan tersebut jelas telah melanggar petunjuk dan aturan yang ditetapkan undang-undang, seperti petunjuk teknik operasional (PTO). ‘’Makanya, setelah kami laporkan ke kejaksaan bulan Juli 2012 lalu. Sekarang poses pembangunan berhenti. Kira-kira dua minggu ini mandek total,” jelasnya. Padahal, proses pembangunan tersebut sudah mencapai 20 persen. Pembangunan tersebut sudah mulai dikerjakan Maret 2012 lalu.
Seharusnya proyek tersebut sudah tuntas dalam 60 hari kerja. ‘’Bayangkan, sudah berapa bulan molor,” imbuh Bambang. Dia menjelaskan, sesuai petunjuk dan Surat Perjanjian Pem berian Bantuan (SPPB) di sebutkan, jika proyek tersebut ada masalah, maka kucuran da na ke desa harus dihentikan. ’’Karena itu, akibat tidak sesuai rencana, proyek dihentikan oleh fasilitator kecamatan,” ulasnya.
Terkait masalah ini, wartawan koran ini berusaha menghu bu-ngi Camat Songgon, Hardiono, kemarin sore. Namun sayang, meski ponsel Pak Camat berbunyi tanda aktif, tapi tidak di angkat. Pesan singkat yang dikirim wartawan koran ini juga belum ada balasan. Tak lama ke-mudian, nomor camat tersebut tidak aktif. (radar)
