Geregetan karena LKPJ Terlambat

0
379
PONSEL: Anggota DPRD Banyuwangi mengikuti rapat paripurna istimewa kemarin.

BANYUWANGI – Paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD atas diaju- kannya Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2011 diwarnai interupsi keras kemarin (4/6). Sebab, penyampaian LKPJ tersebut sudah terlambat, sehingga rekomendasi DPRD pun kedaluwarsa. Interupsi itu dilayangkan anggota Komisi I DPRD Banyuwangi, Suminto.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Menurutnya, mengacu Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, penyampaian LKPJ kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, LKPJ yang disampaikan Bupati Anas siang itu sudah terlambat. “Karena itu, rekomendasi DPRD pun menjadi expired (kedaluwarsa, Red),” ujarnya.

Menurut Suminto, alasan bahwa keterlambatan itu karena menunggu pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai tidak tepat. Sebab, menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan LKPJ. “Hasil pemeriksaan BPK itu berkaitan dengan LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Red) bu- kan dengan LKPJ.

Loading...

Kami berharap, tahun depan penyampaian LKPJ tepat waktu,” tegasnya. Dikonfirmasi usai mengikuti paripurna kemarin, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa keterlambatan tersebut sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Sebab, hal tersebut menyangkut masalah teknis. “Kalau pemeriksaan BPKP belum selesai, kita tidak bisa melakukan penghitungan APBD.

Padahal, penyerahan laporan (LKPJ, Red) harus bersamaan dengan penghitungan APBD,” urainya. Di sisi lain, Bupati Anas menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRD yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga pembangunan Banyuwangi memenuhi 99,5 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lanjutkan Membaca : 1 | 2