Giliran Massa MPRS Turun ke Jalan

0
181

gilirannDesak Pemkab Segera Wujudkan Golden Share


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Pro-kontra pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu terus bergulir. Kemarin (2/5) giliran warga yang tergabung dalam Majelis Peduli Rakyat Sejahtera (MPRS) menggelar unjuk rasa. Puluhan orang itu mendesak Pemkab Banyuwangi secepatnya merealisasikan gol den share hasil penambangan emas Gunung Tumpang Pitu. Alasannya, jika golden share terwujud, se cara otomatis akan meningkatkan pen dapatan daerah.

Dengan demikian, pembangunan di Banyuwangi akan berjalan optimal dan kesejahteraan rakyat meningkat. Sembari membentangkan spanduk dan poster, puluhan demonstran long march dari kawasan Simpang Lima, Banyuwangi, menuju kantor pemkab. Sesampai di depan kantor pemkab, mereka menggelar orasi. “Upaya Pemkab Banyuwangi mewujudkan golden share merupakan ikhtiar yang cerdas dan tepat.

Jika itu terwujud, pendapatan daerah akan meningkat. Jika pendapatan daerah meningkat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat Banyuwangi juga akan me ningkat,” seru seorang orator. Selanjutnya, perwakilan pendemo di persilakan masuk ke kantor Pemkab Ba nyuwangi untuk berdialog.

Mereka ditemui di ruang rapat Sri Tanjung oleh Kepala Ba gian (Kabag) Pemerintahan, Anacleto; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam), Hary Cahyo Purno mo; Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Abdul Kadir; dan Kepala Badan Ke satuan Bangsa dan Politik (Ba kesbangpol), Iskandar Azis. Agus, perwakilan pendemo asal Kecamatan Rogojampi mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemkab mewujudkan golden share.

Loading...

Namun demikian, dia meminta pemkab membeber proses dan status tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. “Kalaupun penambangan di Tumpang Pitu diambil alih pemkab atau investor nasional, kami ingin ada keadilan,” ujarnya. Kepala Disperindagtam, Hari Cahyo menjelaskan, sampai saat ini Pemkab Banyuwangi belum mendapat golden share dari investor yang beroperasi di tambang emas Tumpang Pitu.

“Sampai saat ini proses penambangan di Tumpang Pitu masih dalam tahap eksplorasi. Golden share akan diberlakukan jika penambangan tersebut berada dalam tahap eksploitasi,” jelasnya di hadapan perwakilan pen demo. Sementara itu, Abdul Kadir menambahkan, masalah pertambangan merupakan atensi atau sorotan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, pemkab harus berhati-hati dalam menentukan langkah terkait proses penambangan tersebut.

“Bu pati telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pem kab masih menunggu fatwa dari BPK dan Menkeu untuk menentukan pengelolaan gol den share itu. Apakah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataukah tidak,” jelasnya. Menurut Kadir, besarnya goldenshare yang akan didapat pemkab mencapai sepuluh per sen atau lebih dari hasil penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

Setelah mendapat jawaban ter sebut, Yoyok, salah satu perwakilan pendemo, meminta pemerintah memfasilitasi rakyat yang selama ini melakukan penambangan tanpa izin agar mereka dapat melakukan penambangan secara legal. Permintaan itu ditanggapi Kadir dengan mengatakan bahwa pem kab akan mengupayakan agar pihak yang mengantongi izin pertambangan (IUP) di Tumpang Pitu memberikan semacam CSR (corporate social responsibility) dengan menyediakan sebagian lahan untuk pertambangan rakyat. (rtadar)

Loading...