ROGOJAMPI – Kalangan pendidik di Bumi Blambangan banyak yang dilanda kecemasan akhir- akhir ini. Keresahan itu bukan lantaran telat gajian atau turunnya sanksi dari Dinas Pendidikan. Mereka bingung menyikapi rencana pemerintah yang melaksanakan ujian kompetensi guru (UKG). Semua guru yang memperoleh sertifikasi profesi wajib mengikuti ujian kompetensi tersebut.
Bayang-bayang ketidaklulusan menjadi momok yang menghiasi benak korps pengajar tersebut. Mereka khawatir, bila benar-benar tidak lulus, maka akan berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima. Kecemasan muncul terutama mengenai kemungkinan terpangkasnya tunjangan profesi seandainya mereka gagal melewati tes.
Hal itulah yang mengemuka dalam Forum Kemisan yang digelar Jawa Pos Radar Banyuwangi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi di agrowisata Alam Indah Lestari (AIL), Rogojampi, kemarin (24/7). Menyikapi hal itu, tiga komponen Dinas Pendidikan dan PGRI mencoba mengatasi kondisi dan kekhawatiran yang tidak beralasan tersebut.
Madrikan Syah, salah satu narasumber dalam forum diskusi tersebut mengatakan, tersedianya guru yang berkualitas dan mumpuni menjadi harapan yang disematkan pemerintah kepada tenaga pendidik. Ragam upaya pun ditempuh untuk membentuk karakter guru yang memiliki jiwa professional. Selain bantuan dalam fasilitas sarana pendidikan, kualitas hidup korps pengajar juga ditingkatkan.
Metode yang dikembangkan pun beragam, salah satunya memberi insentif hingga tunjangan profesional lewat sertifikasi. Namun pertanyaannya, sudahkah hal itu mampu mengangkat kualitas guru? Untuk mengukur profesionalitas guru dalam mengajar, pemer intah berencana akan melaksanakan ujian kompetensi guru (UKG) dalam waktu dekat.
Namun, rencana pemerintah menggulirkan UKG dalam waktu dekat itu direspons be-ragam oleh para guru. Tidak se dikit guru yang khawatir, uji kompetensi itu akan menghilangkan “pundi” tunjangan profesional yang selama ini mereka terima tiap bulan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang bisa memahami rencana ujian secara onlinetersebut.
Menanggapi dualisme pemikiran itu, Madrikan Syah meminta agar hal itu disikapi secara positif. Salah satu pentolan LPMP Su rabaya itu menuturkan, pada dasarnya UKG merupakan cara pemerintah untuk me ning katkan kualitas guru. Setidaknya hal itu mirip dengan dorongan pemerintah menggalakkan progra m sertifikasi. “Jadi, ini sifatnya sama, yaitu meningkatkan profesionalitas guru. UKG itu hanya untuk memetakan guru sesuai kebutuhan yang ada,” bebernya. (radar)
