SEMENTARA itu, kepercayaan nasional terhadap Banyuwangi terus meningkat. Yang terbaru, Pemkab Banyuwangi dipilih sebagai agen perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Kemen PAN-RB menetapkan 19 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah agen perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi. Di Jatim hanya ada empat kabupaten/kota yang di tetapkan menjadi daerah percontohan, yakni Pemkab Banyuwangi, Pemkab Malang, Pemkab Gresik, dan Pemkot Kediri.
Sebagai tindak lanjut penetapan sebagai agen perubahan itu, mulai kemarin (30/1) Kemen PAN-RB mengundang Bu pati Abdullah Azwar Anas ke Jakarta untuk mengikuti kick off meeting program penguatan agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi bersama Men PAN-RB Azwar Abubakar dan Wakil Men PAN-RB Eko Prasojo. Meeting tersebut berlangsung di Istana Ballroom I, hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH. Thamrin, Jakarta. Bupati Abullah Azwar Anas mengatakan, program kick off meeting itu bertujuan membantu 19 pemerintah daerah me laksanakan reformasi birokrasi. Penerapan reformasi itu dilaksanakan dengan pendekatan reformasi yang paling tepat untuk daerah masingmasing.
“Dalam menjalankan percepatan reformasi birokrasi, Men PAN-RB akan melakukan pendampingan khusus dengan langkah-langkah terukur,” jelasnya. Bupati Anas mengatakan, salah satu aspek reformasi birokrasi, selain akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur adalah pemanfaatan IT untuk pe layanan publik, salah satunya program E-office. “Untuk program itu, Banyuwangi sudah siap,” katanya. Dalam acara itu, Bupati Anas menyampaikan beberapa program Pemkab Banyuwangi berbasis IT yang dirancang bersama PT Telkom. Salah satunya, program Banyuwangi Digital Society (BDS) yang di dalamnya memuat program E-office. Saat bertatap muka dengan menteri, Bupati Anas mengundang secara khusus Menpan Azwar Abubakar hadir dalam launching BDS.
Men PANRB Azwar menyambut baik program yang gagas Pemkab Banyuwangi itu. “Dalam konteks reformasi birokrasi, Pemkab Banyuwangi akan fokus pada peningkatan kapasitas birokrasi mulai eselon IV hingga eselon II. Kita sedang kerja keras mencari solusi kekurangan PNS dengan memanfaatkan IT,” ujarnya. Kick off meeting ini, kata Bupati Anas, akan dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan road map, coaching, asistensi pelaksanaan roadmap implementasi program RB, pem bentukan learning hub RB, dan sharing experience. Bupati dan wali kota yang daerahnya dipilih menjadi percontohan RB merupakan alumni Diklat Transforming Leaders In Indonesia di Harvard Kennedy Scholl AS tahun lalu.
Pengiriman 19 pimpinan daerah itu bertujuan meningkatkan kapasitas agar mampu melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam kick off meeting yang akan berlangsung selama dua hari itu, ada beberapa materi yang dipaparkan, di antaranya tentang pelaksanaan RB dari Kemen PAN-RB. Wakil Menteri PAN dan RB Prof. Dr. Eko Prasojo memimpin langsung penyampaian materi terhadap 19 bupati dan walikota itu. Selain Prof. Eko, Deputi Bidang Program dan RB Kemenpan Dr. Ismail Mohammad juga ikut menyampaikan materi perkembangan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi nasional. Selain itu, ada paparan ma teri kebijakan reformasi birokrasi yang disampaikan Muhammad Imanuddin dan beberapa materi lain dari DeCGG BR-GIZ Jerman.
Kick off meeting itu di selenggarakan atas kerja sama Kemenpan dan RB bersama lembaga Decentralization as Contribution to Good Governance Bureaucracy Reform International Zusammenarbeit (DeCGG BR-GIZ) Jerman. Terpilihnya Pemkab Banyuwangi sebagai daerah percontohan reformasi birokrasi mengantarkan Bupati Anas terpilih sebagai salah satu agen perubahan reformasi birokrasi dari Kemen PAN-RB. “Kita mohon dukungan semua pihak untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bagian dari ikhtiar mewujudkan Banyuwangi lebih baik,” tambahnya. (radar)
