BANYUWANGI – Banyuwangi tampaknya akan menjadi pilot project pemberlakuan pra- BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) se-Indonesia. Itu terungkap saat Pemkab Banyuwangi yang diwakili Asisten II Suhartoyo, Kepala Dinas Kesehatan Hariadji Sugito, dan Kepala Bappeda Karti Utami melakukan pertemuan dengan legislatif dan praktisi kendali mutu dan kendali biaya kesehatan di DPRD Banyuwangi kemarin (3/9).
Jika berjalan sesuai rencana, praktisi kendali mutu dan kendali kesehatan yang dikomandani dr. Agung Mulyono tersebut akan mulai melakukan pendampingan terhadap para dokter keluarga se-Banyuwangi pada triwulan IV tahun 2012 ini. Pendampingan tersebut bertujuan agar program dokter keluarga yang sudah dirintis Pemkab Banyuwangi sejak beberapa bulan lalu itu bisa berjalan optimal.
Menurut Agung, Banyuwangi merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan pra-BPJS yang notabene merupakan asuransi kesehatan nasional, lantaran kabupaten yang berlokasi di ujung timur Pulau Jawa ini sudah memiliki “bibit” pelayanan medis dasar gratis kepada masyarakat. Sekadar diketahui, pemberlakuan BPJS di tingkat nasional baru akan total coveragepada tahun 2014 mendatang.
Namun, Gubernur jatim mengimbau kabupaten dan kota melakukan pelatihan pra-BPJS sejak 2013. Nah, Banyuwangi berinisiatif mengawali instruksi gubernur tersebut dan siap melakukan pelatihan pra-BPJS akhir tahun ini. Agung mengatakan, BPJS memiliki empat pilar utama, yakni pengorganisasian, kepe-sertaan, pelayanan, dan pembayaran. Selama ini, semua pilar tersebut ditangani Dinas Kesehatan (Dinkes) di daerah masing-masing. “Kami mendorong pem bagian tugas.
Pelayanan dan pembayaran ke provider di serahkan kepada Askes (PT Asu ransi kesehatan, red). Dinkes yang mewakili pemkab ha-nya bertugas membayar premi kepada Askes, sehingga fokus pada organisasi, kendali mutu, dan kendali biaya. Yang penting rakyat bisa dilayani dengan baik,” ujarnya. Sementara itu, Sekretar is Din kes Nanang Sugianto mengatakan, jajarannya akan ber latih mengcoverBPJS. Dia berharap pelatihan pra-BPJS akan berdampak pada efisiensi anggaran kesehatan bagi masyarakat.
Di katakannya, saat ini pemerintah pusat meng ge lon torkan dana sebesar Rp 13 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ang garan kesehatan sebesar itu masih ditambah Rp 15 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Belum lagi anggaran untuk surat pernyataan miskin (SPM). “Dengan BPJS, diharapkan anggaran kesehatan tidak sampai menyerap dana sebesar itu,” ujarnya.
Nanang menambahkan, saat pemberlakuan BPJS, iuran yang ditanggung pemkab ter-ha dap ma syarakat miskin ber kisar Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu per orang per bulan. “Pen dampingan ini tek nisnya adalah pendampingan dokter keluarga. Satu dokter ke luarga ha rus bisa meng-cover 1.000 sampai 1.500 kepala ke luarga (KK) dan harus bisa me layani secara holistic. Tidak ha nya me lakukan pengobatan, dokter juga harus melakukan langkah promotif.
Artinya, sebelum masyarakat sakit, harus ada penyuluhan pola hidup yang sehat, sehingga jumlah masyarakat yang sakit bisa ditekan se minimal mungkin. Itu akan memicu efisiensi anggaran,” paparnya. Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Adil Ach-ma diono mengungkapkan, hasil rapat menunjukkan pendampingan pra-BPJS mendapat res pons positif legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, pendampingan diperlukan sebagai upaya persiapan menyongsong pem berlakuan BPJS. Adil mengungkapkan, pendampingan pra-BPJ S akan men jadikan daerah tidak lagi “punya utang” kepada rumah sakit (RS). Pasalnya, selama ini dengan adanya Jamkesda, Jam kesmas, Jamkesmin, dan lain sebagainya, pemkab punya utang ke RS karena munculnya SPM yang tidak terkendali. “Ada nya pendampingan ini sangat diperlukan untuk kendali mutu dan kendali biaya,” pungkasnya. (radar)
