Jasmas Jaring Aspirasi Rp 11,5 M Terancam Cancel

0
693

BANYUWANGI – Kalangan anggota DPRD Banyuwangi tampaknya tengah pening memikirkan realisasi bantuan yang disalurkan melalui program jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Sebab, menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (bicndngri) Nomor 900/4627/5), mayoritas dana jasmas yang telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2015 tidak bisa dicairkan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Sekadar diketahui, SE Mendagri Nomor 900/ 4627/ SI itu merupakan penajaman Pasal 298 ayat(5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam SE tersebut ditegaskan, belanja hibah hanya dapat diberikan ke badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbadan hukum Indonesia.

Di sisi lain, sebagian besar jasmas anggota DPRD Banyuwangi disalurkan kepada kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum. Irformasi yang berhasil dikumpulkan jawa Pos Radar Banyuwangi, jumlah alokasi jasmas 50 anggota DPRD pada P-APBD 2015 Sampai Rp 11,5 miliar.

Setiap anggota dewan mendapat alokasi jasmas untuk disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 200 juta, sedangkan alokasi jasmas untuk pimpinan dewan lebih besar dari nominal tersebut.  Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyani Negara, tidak menampik adanya alokasi jasmas yang tidakbisa dicairkanlantaran terbentur SE Mendagri dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Dikatakan, selama ini mayoritas jasmas disalurkan kepada kelompok masyarakat (polantas), termasuk pokmas yang belum berbadan hukum. “Karena konstituen mayoritas tergabung dalam pokmas di bidang tertentu, misalnya kesenian, kelompok-kelompok perekonomian, dan lain-lain,” ujarnya kemarin (20/ 9).

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last