sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebagai saksi dalam perkara dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan pada Senin, 2 Maret 2026, karena alasan sakit.
Sebelumnya, Budi Karya juga tidak hadir dalam dua panggilan pemeriksaan pada 18 dan 25 Februari 2026.
Menurut KPK, keterangan Budi Karya Sumadi dinilai krusial mengingat posisinya sebagai Menteri Perhubungan saat dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi.
Penyidik pun masih melakukan komunikasi intensif guna menentukan jadwal pemeriksaan ulang.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini bernama BTP Kelas I Semarang.
Dalam perkembangannya hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka serta dua korporasi.
Perkara dugaan korupsi tersebut mencakup sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Penyidik menduga terjadi rekayasa dalam proses pengadaan, mulai dari administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Dugaan pengaturan proyek ini menjadi fokus utama dalam pengembangan perkara.
