Dana Hibah Rp 40 M Cair Mei
BANYUWANGI – Komisi I DPRD Banyuwangi turun tangan mengawal proses pencairan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2015. Hingga kini dana hibah APBD 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Panwaslih) belum juga cair walau tahap pemilukada sudah mulai.
Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan lintas elemen terkait pemilukada kemarin (7/5). Selain unsur KPU dan Panwaslih, rakor tersebut juga dihadiri kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Djafri Jusuf, dan pihak Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi.
Ketua Komisi I DPRD Ficky Septalinda mengatakan, tahap awal pencairan anggaran sudah dilakukan KPU dan Panwaslih. “Tahap pencairan sudah dilakukan, tinggal komunikasi yang intens agar anggaran tersebut segera bisa dicairkan,” ujarnya kemarin.
Ficky menambahkan, anggaran untuk KPU dan Panwaslih diharapkan bisa cair pada Mei. “Jangan sampai tahap pemilu sudah berjalan, tapi anggarannya belum cair,” kata politikus perempuan asal PDIP tersebut. Ketua KPU Syamsul Arifin mengatakan, dalam rakor tersebut pihaknya menyampaikan bahwa anggaran untuk KPU belum cair.
Sebab, ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Menurut Syamsul, berdasar laporan pihak Bakesbangpol, anggaran induk untuk KPU sebesar Rp 40,08 miliar sudah siap dan tinggal dicairkan. Kebutuhan anggaran tambahan bagi KPU sekitar Rp 7 miliar akan dikawal DPRD pada Perubahan APBD 2015.
“Jaminan DPRD anggaran induk sebesar Rp 40,08 miliar harus segera dicairkan dahulu, sedangkan anggaran tambahan sebesar Rp 7 miliar akan dikawal pada Perubahan APBD,” kata dia. Ketua Panwaslih, Atim Hariyadi menyatakan, pihaknya menyambut baik langkah Komisi I yang telah memberi support kepada pihaknya dan KPU terkait anggaran yang dibutuhkan kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Kami berharap dewan konsisten memberikan support kepada KPU dan Panwaslih,” harapnya. Namun, berbeda dengan KPU yang membutuhkan tambahan anggaran, Atim mengaku anggaran untuk Panwaslih senilai Rp 9,7 miliar sudah cukup.
“Kami tidak mengajukan tambahan anggaran,” kata dia. Sementara itu, Ficky mengaku pihaknya akan mengkaji tambahan anggaran yang diusulkan KPU tersebut. “Tentu harus kita kaji terlebih dahulu. Kajian itu pun tidak kita lakukan secara kasat mata, tapi harus melalui data yang relevan,” pungkasnya. (radar)
