BANYUWANGI – Pesta demokrasi memilih pemimpin Banyuwangi, yakni Pemilihan Bupati (Pilbup) kemungkinan besar akan berlangsung Desember tahun ini. itu menyusul disahkannya revisi Undang- Undang (UU) Nomor 1 Taburi 2015 tentang Pilkada oleh DPR RI pada Selasa lalu (17/2).
Beberapa perubahan yang disepakati anggota dewan tingkat pusat berkaitan dengan proses Pilkada itu antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didaulat menjadi penyelenggara Pemilu. Selain itu. pelaksanaan pilkada disepakati satu putaran. Sedangkan tahap pilkada serentak dimulai Desember 2015, Februari 2017, juni 2018, dan pilkada serentak nasional 2027.
Masa jabatan Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 akan berakhir pada Oktober mendatang, maka masyarakat Bumi Blambangan diprediksi akan mengikuti pilkada serentak yang dihelat pada Desember 2015. Bagaimana kesiapan KPU Banyuwangi menyongsong pesta demokrasi lima tahunan tersebut? Komisioner KPU Banyuwangi, Edi Syaiful Anwar mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI.
“Kami masih menunggu petunjuk dari KPU RI,” ujarnya via pesan singkat kemarin (22/2). Ketua KPU Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya diundang mengikuti rapat kerja (raker) KPU sejatim. Raker yang akan di helat di Situbondo, pada Selasa (24/2) hingga Kamis (26/2) untuk membahas persiapan pilkada. “Kami belum tahu secara pasti. Undangan yang kami terima tidak menyebut spesifik agenda raker untuk persiapan pilkada,” kata dia.
Disinggung apakah kualitas calon bupati (cabup) yang muncul akan turun lantaran publik yang dihapus pada UU Pilkada hasil revisi? Syamsul mengatakan, sesuai perintah UU, uji publik dikembalikan kepada partai politik (parpol). “Parpol pasti melakukan seleksi ketat sebelum menentukan cabup yang akan diusung,” pungkasnya. (radar)
