Pembahasan Anggaran Gedung Pemkab Alot
BANYUWANGI – Rencana pembangunan gedung baru untuk kantor Pemkab Banyuwangi senilai Rp 35 miliar masih menjadi ganjalan terbesar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) 2013. Pihak eksekutif dan legislatif masih tarik-ulur terkait proyek gedung yang dirancang tiga lantai tersebut. Beberapa fraksi di DPRD Banyuwangi menilai, anggaran puluhan miliar tersebut lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang langsung menyasar ke kepentingan rakyat, misalnya perbaikan jalan dan bantuan untuk warga miskin.
Namun demikian, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi, Slamet Kariyono, optimistis pembangunan gedung pemkab bisa tetap berjalan dengan dana APBD 2013. “Pembangunan kantor pemkab insyaallah tetap berjalan. Beberapa fraksi yang kurang sependapat sudah kita beri penjelasan dan insya-Allah mereka setuju,” ujarnya saat dikonfirmasi usai melakukan pembahasan dengan DPRD kemarin (18/12). Dikatakan, pembangunan kantor pemkab dilakukan dengan beberapa pertimbangan.
Selain untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, hal itu juga didasari alasan efisiensi biaya pemeliharaan kantor. Jika kantor beberapa satuan kerja (satker) disatukan, otomatis biaya pemeliharaan dapat ditekan Slamet menambahkan, pemba ngunan tersebut dilakukan ka rena Banyuwangi yang sangat besar ini butuh image baru. Yang tidak kalah penting, im buhnya, pembangunan tersebut untuk menambah penda patan asli daerah (PAD). “Kantor yang ditinggalkan satker akan kita sewakan untuk men dapat PAD,” paparnya.
Di sisi lain, beberapa fraksi tetap mengkritisi rencana pembangunan kantor pemkab tersebut. Seperti dilontarkan ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Banyuwangi, Han doko. Menurut dia, alasan pem bangunan gedung pemkab untuk meningkatkan pelayanan terkesan dipaksakan. “Pelayanan masyarakat itu kan tergantung manajernya, dalam hal ini Bapak Bupati. Walaupun lokasinya berjauhan, pelayanan bisa dilakukan dengan baik. Belum tentu juga kan kalau pelayanan di lakukan di satu gedung, proses pelayanannya akan lebih baik. Semua tergantung manajernya,” ujarnya. Menurut Handoko, F-PD tetap menolak rencana pem bangunan kantor baru Pemkab Banyuwangi.
Dana Rp 35 miliar itu akan lebih baik jika di drop dan dialokasikan un tuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat, misalnya memperbaiki jalan yang rusak, ban tuan pendidikan, dan bantuan untuk rakyat miskin,” paparnya. Pria yang juga menjabat ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Banyuwangi itu menegaskan, F-PD bukan serta-merta menentang kebijakan bupati. Dikatakan, pihaknya mengutamakan kepentingan rakyat. “Jadi, jangan mengutamakan (membangun) sesuatu yang sudah ada (kantor pemkab). Apa lagi kondisinya masih layak,” kata dia.
Hal senada dilontarkan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Banyuwangi, Naufal Badri. Dengan tegas dia mengatakan, pembangunan mega proyek senilai Rp 35 miliar itu sangat di paksakan. “Seharusnya eksekutif mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan memikirkan kepentingan pemimpin saja,” tegasnya. Menurut Naufal, alasan pembangunan kantor pemkab untuk perbaikan pelayanan terkesan mengada-ada. Sebab, selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait gedung pemkab.
Dia mencontohkan, selama ini tidak ada warga yang melakukan demonstrasi mendesak kantor pemkab dibongkar dan harus bangun kantor baru. “Justru sebaliknya, masyarakat banyak yang mengeluhkan kondisi jalan di sekitar tempat tinggal mereka rusak,” sesalnya. Naufal menambahkan, kalau keputusan di internal DPRD terkait rencana pembangunan pemkab tersebut terpaksa dilakukan secara voting, Gerindra siap. “Kalaupun nanti kita kalah, ya kami siap. Yang penting kita sudah menyuarakan aspirasi rakyat,” pungkasnya. (radar)
