Berita Terkini Seputar Banyuwangi
Sosial  

Melaut Butuh Rp 6 Juta

SEMENTARA itu, nelayan Muncar yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pesisir (Formasi) menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM bukan tanpa dasar. Sebab, selama ini kebutuhan BBM jenis solar bagi nelayan yang akan bekerja di laut sangat tinggi.

Menurut Koordinator Formasi Muncar, Damanhuri, biaya bagi nelayan yang akan mencari ikan di laut sekitar Rp 6 juta. Dana sebesar itu hanya untuk kebutuhan operasional sekali jalan bagi kapal slerek yang mencari ikan di Selat Bali.

“Biaya sebesar itu, hampir semua untuk membeli BBM,” ungkapnya saat ditemui anggota DPRD di ruang khusus Gedung Dewan kemarin (22/3). Bagi nelayan yang mencari ikan di sekitar perairan Muncar, lanjut dia, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 3 juta untuk sekali jalan. Biaya operasional yang tinggi itu dikalkulasi untuk harga solar Rp 4.500 per liter.

“Biaya itu bagi nelayan sudah cukup berat,” cetusnya. Bila pemerintah menaikkan harga BBM, kata dia, tentunya biaya operasional nelayan akan semakin tinggi. Jadi akan semakin memberatkan nelayan. “Nelayan bisa bangkrut semua, karena ikan hasil tangkapan belum maksimal,” ujarnya.

Di hadapan wakil rakyat, Damanhuri menyatakan, nelayan Muncar baru beberapa bulan terakhir merasakan hasil tangkapan ikan. Itu setelah dua tahun, nelayan mengalami masa paceklik. “Banyak perabotan rumah melayang, karena paceklik itu. Kita baru bisa senyum sebentar, sudah akan ada kenaikan BBM,” sesalnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Banyuwangi, Hasan Basri yang hadir di gedung DPRD mengecam rencana pemerintah, yang akan memberi ganti subsidi BBM pada masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT). “Yang dibutuhkan nelayan itu harga BBM murah. Bukan BLT,” sergahnya.

Ditegaskan, nelayan tak menggunakan BBM untuk kebutuhan konsumtif. Melainkan, dipakai untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya. “Bila BBM ini naik, nasib nelayan akan semakin terpuruk, bahkan jatuh dalam kemiskinan,” cetusnya.

Di hadapan perwakilan nelayan, Wakil Ketua DPRD Joni Subagio mengaku ikut prihatin dengan nasib nelayan. Selama ini, dewan sudah melakukan diskusi panjang mengenai rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. “Kita sudah memikirkan nasib masyarakat,” ujarnya.

Joni berjanji, semua aspirasi nelayan dan masyarakat Banyuwangi yang menolak kenaikan BBM, akan disampaikan pada pemerintah pusat. Bahkan, ketua DPC PKB Banyuwangi itu berjanji, DPRD akan ikut show of force pada 27 Maret 2012, dalam rangka menolak rencana kenaikan BBM.

Sementara itu, meski mencuat kabar bahwa Forum Pimpinan Daerah (Forpinda) Banyuwangi akan menemui nelayan yang menolak kenaikan BBM di Muncar, namun massa Formasi tetap ngotot mendatangi gedung DPRD. Sebelum berangkat ke gedung dewan, massa nelayan mendapatkan pengarahan dari Kapolsek Muncar, Kompol Mustaqim.

Kapolsek mengimbau, agar nelayan menjaga keselamatan selama dalam perjalanan dan menghormati para pengguna jalan lain, sehingga tak memicu kemacetan lalu-lintas. “Kita bersama juga harus mewaspadai penyusup untuk menghindari terjadinya aksi anarkis,” pesannya.

Polisi juga melakukan pengawalan ketat, agar iring-iringan kendaraan yang mengangkut massa nelayan, itu tetap tertib selama perjalanan dari Muncar ke Banyuwangi. Pantauan wartawan koran ini menyebutkan, sebelumnya tempat berkumpulnya massa di depan Mapolsek Muncar juga sempat dijaga ketat oleh puluhan personel gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP.

Diwawancarai terpisah, salah satu koordinator massa, Abdul Jalil menjelaskan, para nelayan sepakat berunjuk rasa di kantor DPRD. Tujuannya, agar para wakil rakyat di semua komisi mendengar aspirasi dan jeritan rakyatnya. “Di gedung dewan, kami siap menggelar hearing dengan melibatkan eksekutif,” ungkapnya.

Sekitar pukul 08.30, iring-iringan kendaraanyang terdiri dari belasan truk dan mobil pribadi meluncur ke Banyuwangi, dengan pengawalan ketat. Beberapa personel polisi dibantu TNI dan Satpol PP disiagakan di setiap persimpangan jalan yang dilalui massa Formasi itu. (radar)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE