sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak boleh dibayar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Baca Juga: Warga Ramai Cari Ikan Saat Dam Karangdoro Dikeringkan, Momen Setahun Sekali yang Ditunggu
Menurut Purbaya, Danantara dapat memanfaatkan dividen BUMN yang mencapai Rp 90 triliun per tahun, untuk menutup kewajiban pembayaran utang Whoosh sebesar Rp 2 triliun per tahun.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat,” ujar Purbaya.
Tanpa APBN, Dividen Jadi Alternatif Pembayaran Utang
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak ingin beban APBN bertambah akibat proyek infrastruktur besar seperti Whoosh.
Baca Juga: Kinerja Positif KAI Daop 8 Surabaya, Angkutan Barang via Kereta Api Tembus 2,08 Juta Ton
Namun, ia menyayangkan kebijakan Danantara yang masih menempatkan sebagian besar dana investasinya pada obligasi pemerintah (SUN).
“Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” kritik Purbaya di hadapan jajaran direksi Danantara, termasuk CEO Rosan Roeslani.
Ia menilai, penempatan dana di obligasi sebaiknya dikurangi dan dialihkan untuk proyek-proyek produktif yang bisa menghasilkan nilai tambah bagi negara.
Danantara Janji Perbaiki Strategi Investasi
Menanggapi kritik tersebut, pihak Danantara menjelaskan bahwa penempatan dana di obligasi hanya bersifat sementara, karena waktu yang terbatas dalam tiga bulan terakhir.
Baca Juga: Cek Perbandingan Harga Emas Jumat 17 Oktober 2025! Antam Unggul, UBS dan Galeri24 Susul di Belakang
Ke depan, Danantara berkomitmen untuk mengalokasikan dana pada proyek-proyek strategis nasional agar lebih produktif.
“Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,” ungkap Purbaya.
Page 2

Jumat, 17 Oktober 2025 | 10:15 WIB
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak boleh dibayar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Baca Juga: Warga Ramai Cari Ikan Saat Dam Karangdoro Dikeringkan, Momen Setahun Sekali yang Ditunggu
Menurut Purbaya, Danantara dapat memanfaatkan dividen BUMN yang mencapai Rp 90 triliun per tahun, untuk menutup kewajiban pembayaran utang Whoosh sebesar Rp 2 triliun per tahun.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat,” ujar Purbaya.
Tanpa APBN, Dividen Jadi Alternatif Pembayaran Utang
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak ingin beban APBN bertambah akibat proyek infrastruktur besar seperti Whoosh.
Baca Juga: Kinerja Positif KAI Daop 8 Surabaya, Angkutan Barang via Kereta Api Tembus 2,08 Juta Ton
Namun, ia menyayangkan kebijakan Danantara yang masih menempatkan sebagian besar dana investasinya pada obligasi pemerintah (SUN).
“Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” kritik Purbaya di hadapan jajaran direksi Danantara, termasuk CEO Rosan Roeslani.
Ia menilai, penempatan dana di obligasi sebaiknya dikurangi dan dialihkan untuk proyek-proyek produktif yang bisa menghasilkan nilai tambah bagi negara.
Danantara Janji Perbaiki Strategi Investasi
Menanggapi kritik tersebut, pihak Danantara menjelaskan bahwa penempatan dana di obligasi hanya bersifat sementara, karena waktu yang terbatas dalam tiga bulan terakhir.
Baca Juga: Cek Perbandingan Harga Emas Jumat 17 Oktober 2025! Antam Unggul, UBS dan Galeri24 Susul di Belakang
Ke depan, Danantara berkomitmen untuk mengalokasikan dana pada proyek-proyek strategis nasional agar lebih produktif.
“Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,” ungkap Purbaya.