Minta Hati-hati Tetapkan NJOP

0
341
KESIREP: Wakil rakyat mengikuti rapat paripur- na di DPRD Banyuwangi kemarin (14/5).
KESIREP: Wakil rakyat mengikuti rapat paripur- na di DPRD Banyuwangi kemarin (14/5).

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi kemarin (14/5). Paripurna tersebut digelar sebagai jawaban atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas Rabu pekan lalu (9/5).


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Dalam pemandangan umum yang disampaikan Yossia Wignyo Basuki, Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan muatan raperda yang diajukan eksekutif itu perlu ditambah beberapa peraturan perundang-undangan.

 Selain itu, penyajian Pasal 4 ayat (1) dalam raperda itu dianggap berbeda dengan Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, perlu disamakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Fraksi itu juga mengusulkan penghapusan istilah penanggung pajak pada raperda PBB Banyuwangi.

Sebab, pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, hanya mengatur wajib pajak dan tidak ada ketentuan mengenai penanggung pajak. Fraksi Golkar-Hanura menekankan pada pentingnya penetapan nilai jual objek pajak (NJOP). Fraksi yang anggotanya berasal dari partai Golkar dan Hanura itu juga mengimbau agar eksekutif berhati-hati dalam menentukan NJOP, karena akan berbanding langsung dengan besarnya pajak yang akan ditagih kepada wajib pajak.

Fraksi yang satu ini juga menilai perlu ada penambahan pasal yang memuat ketentuan penghargaan bagi wajib pajak. “Kami menilai wajib pajak juga perlu mendapat perhatian. Kalau mereka tertib membayar pajak, perlu diberi penghargaan,” ujar juru bicara Fraksi Golkar-Hanura, Suminto. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menggarisbawahi pentingnya upaya validasi objek pajak. Hal itu penting dilakukan untuk optimalisasi penerimaan PBB P2.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last