BANYUWANGI – Kegiatan seni tradisional yang digelar di Taman Blambangan setiap Sabtu ma lam ternyata menyedot dana lu mayan besar. Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2013 ini diajukan penambahan dana sebesar Rp 500 juta. Padahal, dalam APBD 2013, kegiatan seni yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi itu telah dianggarkan dana sebesar Rp 400 juta.
“Disbudpar minta penambahan dana sebesar Rp 500 juta,” ujar Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Ismoko, kemarin (12/7). Dana yang akan diajukan Disbudpar Banyuwangi itu, jelas Ismoko, untuk menambah kegiatan seni tradisional di Taman Blambangan. “Ini usul yang akan dimasukkan dalam PAK APBD 2013,” katanya saat di cegat di gedung DPRD usai meng gelar pertemuan dengan Disbudpar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Dis perindagtam), serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dis kop dan UKM) Banyuwangi kemarin.
Ismoko mengaku belum bisa memastikan apakah pengajuan penambahan dana itu lolos ataukah tidak. Sebab, dana tersebut masih akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Banyuwangi. “Pe nambahan cukup tinggi, ka rena dalam APBD 2013 sudah ada Rp 400 juta,” ujarnya. Dalam pertemuan dengan Dis budpar, jelas Ismoko, pihaknya minta kegiatan mempertahankan kesenian tradisional dimaksimalkan.
Sebab, saat ini kesenian tradisional asli Ba nyuwangi, seperti gandrung, ku rang begitu diperhatikan. “Kalau masalah promosi kesenian dan pariwisata, kami ang gap sudah cukup,” cetusnya. Salah satu upaya yang disampaikan dalam mempertahankan kesenian tradisional ini, sebut dia, pemerintah perlu memberikan bantuan peralatan tari gandrung ke se kolah- sekolah dan instruktur.
“Pelestarian kesenian tradisional ha rus dimulai dari pelajar tingkat dasar,” katanya. Untuk Diskop dan UKM, Ismoko menyebut saat ini data mengenai jumlah koperasi di Kabupaten Banyuwangi sangat lemah. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan, Diskop dan UKM memberi data jumlah koperasi di Kota Gandrung sebanyak 732 koperasi.
Jumlah itu, sebut dia, ternyata dibantah Bu pati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas yang menyebut ada 800 koperasi. “Jumlah koperasi saja gak jelas,” ujarnya. Ismoko meminta Diskop dan UKM Banyuwangi ti dak lagi memberikan izin pen dirian koperasi. Sebab, ko pe rasi yang ada banyak yang ti dak jelas pengelolaannya. “Pendampingan dan memperbaiki ko perasi harus dilakukan pe merintah, karena banyak ko perasi yang meresahkan warga,” te gasnya. (radar)
