Paripurna Bandara Tanpa Hasil

0
379

Ditunda karena FKB Absen


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI  – Pemkab Banyuwangi harus bersabar sedikit untuk mendapat persetujuan DPRD mengenai kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Persetujuan legislatif itu terkait pengelolaan Bandar Udara (Bandara) Blimbingsari yang rencananya akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Sidang paripurna intern DPRD dengan agenda pengambilan keputusan soal persetujuan itu berakhir tanpa keputusan kemarin (8/5). Gara-garanya, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD, fraksi PKB tidak hadir. “Karena ada satu fraksi yang tidak datang, maka keputusan tidak bisa diambil,” terang Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono.

Menurut Ruliyono, jumlah anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna itu sebenarnya sudah kuorum bila diambil sebuah keputusan. Tetapi, karena ingin mendengar pandangan setiap fraksi, maka tidak diambil keputusan. “Keputusan persetujuan kita ambil setelah mendengar pandangan semua fraksi,” katanya.

Loading...

Dia menambahkan, persetujuan DPRD mengenai kerja sama dengan Kemenhub RI soal pengelolaan bandara itu sebuah keharusan. Sebab, jelas dia, masalah itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 50 Tahun 2007. “Pemkab sudah mengajukan untuk persetujuan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2