sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta transparansi harga dalam paket Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan.
Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan masyarakat terhadap menu makanan kering yang dibagikan kepada siswa saat bulan puasa.
Sultan menegaskan, selain perbaikan komposisi menu, pencantuman harga setiap komponen makanan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan program.
“Saya sudah minta Bu Sekda untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada yang protes, sepertinya untuk materinya (menunya) kurang pas,” kata Sultan.
Menurutnya, perbaikan menu harus dibarengi dengan transparansi harga. Bahkan, detail sederhana seperti harga buah yang dibagikan perlu dicantumkan.
“Jadi harapannya menunya diperbaiki, tapi juga ada harganya, dan mereka setuju. Dan juga misalnya, dikasih pisang, harga pisangnya berapa? Supaya clear, itu kesimpulannya,” tambahnya.
Sorotan Menu Kering MBG Ramadan
Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY memang menjadi perbincangan publik selama Ramadan.
Sejumlah masyarakat menyoroti bentuk menu kering yang dinilai kurang sepadan dengan nilai anggaran maupun standar gizi.
Kepala Regional BGN DIY, Gagat Widyatmoko, mengakui pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait menu MBG yang diterima siswa. Temuan tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelayanan di lapangan.
Melalui pernyataan tertulis, Kamis (26/2/2026), Gagat menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap program tersebut.
“Menanggapi respons masyarakat terkait menu kering MBG, kami memandang hal tersebut sebagai perhatian publik yang sangat wajar dan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.
Standar Gizi dan Keamanan Jadi Prioritas
Gagat menegaskan, meskipun dalam bentuk makanan kering, paket MBG tetap wajib memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, serta tidak boleh disusun secara asal.
Skema menu kering diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti penyesuaian operasional selama Ramadan atau kendala teknis distribusi.
Dia menekankan tiga prinsip utama dalam penyediaan menu MBG, yakni keamanan pangan, kecukupan gizi, dan kelayakan konsumsi.
Sumber: disarikan dari berbagai sumber
Page 2
Page 3
Selain itu, terdapat kebijakan untuk mengoptimalkan serapan produk UMKM lokal di sekitar wilayah SPPG.
BGN mendorong penggunaan bahan produksi pelaku usaha kecil dan menengah, bukan produk pabrikan atau makanan kategori Ultra-Processed Food (UPF).
UPF kerap menjadi perbandingan di masyarakat karena merek, rasa, serta kemasannya lebih familiar dan menarik.
Namun BGN menegaskan, pendekatan MBG bukan sekadar tampilan, melainkan kualitas gizi dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
“Tentu kami tidak menutup mata bahwa terdapat laporan dari masyarakat, khususnya melalui media sosial, mengenai menu-menu yang dinilai tidak sesuai dengan nilai keekonomian maupun standar Angka Kecukupan Gizi (AKG),” tambahnya.
Pengawasan Berlapis dan Tindakan Tegas
BGN DIY telah melakukan monitoring dan evaluasi langsung di sejumlah titik distribusi. Hasilnya dilaporkan kepada BGN pusat untuk ditindaklanjuti.
Terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, telah diberikan tindakan sesuai regulasi yang berlaku sebagai bagian dari pembinaan dan penegakan standar layanan.
Gagat menjelaskan, pengawasan dilakukan secara berlapis. Penyusunan menu harus berbasis siklus dan diverifikasi oleh ahli gizi agar tetap memenuhi kebutuhan energi dan protein sesuai sasaran usia anak.
Selain itu, terdapat standar komposisi bahan, kualitas produk, ketentuan kemasan, hingga masa simpan.
Monitoring rutin juga dilakukan oleh koordinator wilayah maupun kepala kelompok kecamatan di lapangan.
Setiap temuan atau keluhan dari masyarakat, lanjutnya, wajib ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan.
“Kami terus melakukan evaluasi agar kualitas menu, termasuk menu kering, semakin baik dan dapat diterima masyarakat,” ucapnya.
Transparansi untuk Jaga Kepercayaan Publik
Permintaan Sri Sultan untuk mencantumkan harga dalam paket MBG dinilai sebagai langkah strategis menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
Dengan adanya rincian harga, masyarakat dapat menilai kewajaran anggaran sekaligus memahami komposisi biaya dalam setiap paket makanan.
Langkah ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam program pelayanan publik, khususnya yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah.
Sumber: disarikan dari berbagai sumber
