Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Pemkab Banyuwangi Juara Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih peringkat pertama terkait Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) tingkat Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diraih berkat sejumlah inovasi yang berbasis transparansi publik, serta komitmen yang kuat dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Penghargaan RAD-PPKT merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Komitmen dan inovasi serta program pemkab dinilai sangat baik dalam hal pencegahan dan penanggulangan korupsi,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas.

Anas menuturkan, Pemkab Banyuwangi sendiri selama ini berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintah tidak mungkin mengerjakan semua hal dalam satu waktu, ada skala prioritas yang dilakukan agar sebuah program benar-benar terasa dampaknya bagi warga. Hal ini perlu untuk diketahui warga dengan memberikan informasi yang cukup dan  kemudahan akses,” jelas Anas.

Salah satu contohnya yang tampak sederhana namun belum banyak dilakukan adalah mengumumkan anggaran APBD, yang dikelola oleh pemkab setiap tahunnya.

Besaran alokasi APBD untuk berbagai bidang dipajang di setiap sudut strategis kota. Mulai pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, penanganan kemiskinan dan lainnya.

“Ini sebagai cara awal kami untuk memacu kinerja pemkab agar program yang sudah kami umumkan kepada warga benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sekaligus sebagai hak bagi warga untuk mengetahui informasi pembangunan yang dikerjakan pemerintah,” terang Anas.

Pemkab memiliki sistem perencanaan pembangunan secara online yang bisa diakses oleh warga. Mulai perencanaan, progress pembangunan hingga monitoring pembangunan bisa dilihat dengan mudah.

“Bahkan monitoring program pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara realtime sesuai dengan berbasis koordinat geospasial,” terangnya.

Pemkab juga memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapat pelayanan publik, sekaligus mencegah terjadinya pungutan liar dengan mengintegrasikan semua layanan di Mal Pelayanan Publik.

Di sini disediakan 150 layanan dalam satu atap, mulai administrasi kependudukan, izin usaha, pertanahan, izin layanan kesehatan, surat-surat kepolisian, BPJS, hingga PDAM.

“Di Mal Pelayanan Publik semua pelayanan berlangsung dengan transparan sehingga meminimalisir terjadinya pungli,” cetus Anas.

Inspektur Pemkab Banyuwangi, Iskandar Aziz mengatakan, penghargaan diberikan Gubernur Jatim Soekarwo terhadap Pemkab Banyuwangi sebagai daerah dengan RAD-PPKT terbaik .

“Banyuwangi menjadi juara pertama di antara 38 kabupaten dan kota se-Jatim. Peringkat kedua dan ketiga masing-masing ditempati Bondowoso dan Tuban,” ujarnya.

Penghargaan  RAD PPTK diberikan langsung Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas, dalam rangkaian rapat koordinasi (rakor) dan penandatanganan komitmen antikorupsi di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (7/3/2018).

Dalam acara tersebut, Peprov Jatim dan seluruh pemkab serta pemkot se-Jatim menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat komitmen anti korupsi