Pemkab Banyuwangi Pertahankan Penghargaan Opini WTP

0
70

Kepala-BPK-Perwakilan-Jatim,-Novian-Herodwijanto,-menyerahkan-laporan-hasil-pemeriksaan-kepada-Bupati-Anas-didampingi-Ketua-DPRD-I-Made-Cahyana-Negara-di-Sidoarjo-kemarin

Untuk Tahun Keempat dari BPK RI

SURABAYA – Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan  kinerja mentereng dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2015. Pemerintah daerah di ujung timur Pulau Jawa ini sukses merengkuh kembali  opini wajar tanpa pengecualian  (WTP) dari Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) untuk kali keempat dalam kurun empat tahun terakhir.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Banyuwangi dilakukan Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto kepada Bupati Abdullah Azwar Anas dan  Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahya Negara di Surabaya kemarin (30/5).

Yang lebih membanggakan,  tahun ini Banyuwangi  menjadi satu-satunya di antara 38 kabupaten dan kota se-Jatim yang berhasil memperoleh opini WTP penuh dari BPK. Bupati Anas mengatakan, pencapaian opini WTP murni dari BPK atas LKPD tahun 2015 merupakan hasil atas komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan  pemerintahan yang   transparan dan akuntabel.

Loading...

“Satu lagi yang terpenting, bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga  harus berdampak ke masyarakat. Jadi kami sangat setuju langkah yang dilakukan BPK yang mendorong keuangan daerah tidak hanya harus transparan, tapi  juga diwujudkan dalam program  pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Transparansi APBD dan kesejah teraan  rakyat adalah satu paket yang yidak bisa dipisah,” ujar Anas saat dihubungi via sambungan  telepon.

Anas menuturkan, program-program yang menggunakan uang rakyat harus bisa mendorong  peningkatan kesejahteraan. “Jadi  bukan hanya bikin program. Juga jangan dibikin seperti rutinitas. Seperti arahan Presiden Joko  Widodo, money follow program, artinya fokus pada program yang telah ditetapkan. Bukan lagi money follow function yang cenderung terjebak pada program rutin yang berulang-ulang,” tuturnya.

Sekadar diketahui, pendapatan  per kapita rakyat Banyuwangi sudah naik 80 persen dari Rp  20,8 juta per orang per tahun  pada 2010 menjadi Rp 37,53 juta  per tahun pada 2015. Indeks  ketimpangan atau giniratio juga sudah turun dari 0,32 menjadi 0,29. Meski demikian, problem kemiskinan tetap ada.

“Ada sebagian warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini. Banyak faktor penyebabnya. Mereka tidak ditinggal. Kami terus berupaya dengan program-program berkelanjutan,”  kata Anas. Anas menambahkan, perolehan WTP kali ini juga membuktikan peralihan pelaporan keuangan Banyuwangi yang telah menggunakan sistem akrual selama dua tahun tetap menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu.

Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari ketentuan, yaitu 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.  

Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga  se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.  Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jatim, Iwan Heri Setiawan  mengatakan, salah satu keunggulan  Banyuwangi adalah pengendalian  internal yang bagus. Dari  tahun ke tahun, tingkat penyimpangan  atau kesalahan yang  material terus menurun.

“Termasuk pengelolaan anggaran program  unggulan pariwisata seperti  Banyuwangi Festival yang semakin bagus, di mana laporan operasional semua dilaporkan,” ucapnya.  Iwan mengatakan, BPK mendorong  agar Banyuwangi tidak  berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan  dan pelaporan anggaran di waktu  yang akan datang. (radar)

loading...


Kata kunci yang digunakan :