Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Penutupan Sesuai Instruksi Gubernur

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

APA kata Bupati Abdullah Azwar Anas terkait demo penolakan penutupan lokalisasi? Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah menutup lokalisasi dinilai sangat positif. Langkah tersebut bisa berjalan sukses jika didukung semua elemen. “Kita butuh dukungan masyarakat, juga butuh supportDPRD,” tegas Bupati usai menghadiri halalbihalal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, kemarin.

Saat ini, lanjut bupati, Banyuwangi tercatat sebagai sa-lah satu kabupaten/kota yang memiliki tempat prostitusi terbesar di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai usaha agar tempat prostitusi itu tidak tumbuh subur. ’’Di wilayah Tapal Kuda saja, lokalisasi sudah tidak ada lagi. Cuma di Banyuwangi yang ma sih ada. Ini yang perlu kita pikirkan bersama,’’ kata mantan anggota DPRD RI itu.

Di Banyuwangi, upaya mengendalikan pertumbuhan tempat prostitusi membutuhkan wak tu yang tidak singkat. Dia menyebut, usaha pembinaan hingga pelatihan sudah dilakukan setahun lebih. “Upaya itu dilakukan demi cita-cita kita semua, yaitu hidup lebih baik,” je las Bupati Anas. Asisten Administrasi Pemerintahan, Suhartoyo menambahkan, penghentian aktivitas lo kalisasi di Banyuwangi sudah sesuai instruksi Gubernur Jatim, Soekarwo.

‘’Kita diminta Pak Gubernur agar mengendalikan pertumbuhan tempat prostitusi,” ungkap Suhartoyo menanggapi aksi demo kemarin. Dalam surat tersebut, lanjut Su hartoyo, pemerintah daerah di minta melakukan upaya pencegahan agar lokalisasi tidak semakin tumbuh. Sebab, di Banyuwangi ada banyak tempat pros titusi. “Total kita punya empat belas lokalisasi, tapi su-dah tiga tempat yang kita tutup,” tan das Suhartoyo.

Dalam menangani persoalan prostitusi, pemerintah daerah se lalu menonjolkan cara-cara yang elegan. Artinya, pe me-r intah tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Sebab, me reka juga butuh perhatian dan perlindungan. ’’Mereka (PSK dan mucikari, Red) akan tetap kita pikirkan dan perhatikan,” tegasnya. Sebelum mengambil langkah tersebut, pemerintah dae-rah sudah melakukan ber-bagai usaha, mulai so sialisasi, pembinaan, hingga pe latihan. “Langkah ini demi kebaikan bersama. Yang pasti, pemerintah ingin me ngendalikan pertumbuhan pros titusi agar ter bebas dari HIV/AIDS,” tandas Suhartoyo. (radar)