ROGOJAMPI – Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan pemerintah pusat mengundang keresahan perangkat desa di Banyuwangi resah. Kenaikkan BBM tentu akan memulai perekonomian perangkat desa. Selama ini, perangkat desa menerima honor berupa tunjangan aparat pemerintah desa (TAPD) yang diterima triwulan sebesar Rp 850 setiap bulan. Honor itu dirasa perangkat desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
Perangkat desa menilai, honor yang mereka terlalu kecil dibandingkan tugas dan tanggung jawabanya selama ini. Apalagi sejak empat tahun tcrakhirini, honor perangkat desa tidak pernah naik. Selain tidak pernah naik, honor perangkat desa itu cairnya seringkali molor “Cairnya tidak pasti, kadang molor sampai lima bulan belum dibayarkan.” ujar Sulaiman salah seorang star Desa Gitik. Kecamatan Rogojampi. Kata Sulaiman.
Sejak empat tahun belakangan ini, honor perangkat desa sering dibayarkan telat dari waktu yangtelah ditentukan. Padahal, untuk kebutuhan sehari-hari sudah pasti dikeluarkan yang honor tersebut. rata-rata habis untuk membayar utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Honor yang diterima selama tiga bulan jumlahnya hanya Rp 2, 49 juta itu ludes untuk membayar utang di toko dan warung. Seiring dengan rencana kenaikan harga BBM, honor yang diterima perangkat desa akan semakin membebani hidup dalam memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya.
“Saya saja yang masih lajang tinggal dengan kedua orang tua masih kurang, apalagi yang sudah berkeluarga dan punya Anak,” kata Sulaiman. Hal yang sama juga dikeluhkan Hubani. perangkat desa/kecamatan Singojuruh. Dia berharap, Pemkab Banyuwangi bisa lebih bijak dalam menyikapi rencana kenaikan BBM yang di gulirkan Pemerintah pusat tersebut. ” Syukur-syukur jika ada kenaikan, kalaupun tidak ada minimal pembayaran tepat waktu. Tidak molor-molor lagi sampai lima bulan,” timpalnya.
Bendahara Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB), Murai mengatakan, honor perangkat dan kepala desa pernah di janjikan naik oleh Bupati Abdullah Anzwa Anas. Tunjangan kepala desa sampai Rp. 1,5 juta akan dinaikkan menjadi Rp. 2,5 juta. Sementara staf yang awalnys Rp 180 ribu akan dinaikkan sesuai UMK. ” Namun janji itu hingga sekarang belum direalisasikan. Kira semua menunggu janji itu,” harapnya. ASKAB sebagai organisasi persatuan kepala desa Se Banyuwangi, kata Mura’i, sudah berulang kali mengingatkan, dan menagih janji tersebut.
Namun belutn ada realisasi apa pun hingga tahun terakhir kepemimpinan Bupati Anas. Kemajuan daerah, pengurangan angka kemiskinan, angka buta huruf, serta kegiatan lainnya di Banyuwangi yang pertama kali menjadi ujung tombak adalah Desa. Namun segudang prestasi yang diraih Banyuwangi tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang di terima perangkat desa. Jika rencana kenaikan BBM di putuskan. Maka pemkab Banyuwangi harus ikut memikirkan nasib kepala desa. dan staf serta masayarakat agar tidak terjadi angka kemiskinan baru di Banyuwangi (radar)
