Polemik Raperda Reklame Berakhir

0
358

Pengesahan Sempat Ditunda Empat Kali
BANYUWANGI – Perjalanan panjang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan reklame di Banyuwangi tampaknya akan segera mencapai garis finis.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Sebab, pihak eksekutif dan legislatif belakangan mencapai kata sepakat menghapus Pasal 26 pada raperda tersebut. Sebelumnya, raperda penyelenggaraan reklame empat kali gagal disahkan lantaran terganjal Pasal 26. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi mempermasalahkan Pasal 26.

Sebab, pada pembahasan awal, eksekutif dan legislatif sepakat pasal tersebut dihapus. Namun, pada perkembangan berikutnya, eksekutif kembali memasukkan Pasal 26 ke dalam raperda penyelenggaraan reklame. Tarik-ulur pun terjadi antara eksekutif dan legislatif.

Beberapa saat kemudian, eksekutif mengganti isi Pasal 26 yang mengatur reklame organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol) itu. Kali ini, eksekutif mengganti dengan reklame non-komersial. Akhirnya, dalam pembahasan final yang dihelat Senin sore (15/10), pihak eksekutif dan legislatif sepakat menghapus Pasal 26 tersebut.

Loading...

“Pasal 26 yang mengatur penyelenggaraan reklame nonkomersial sepakat dihilangkan,” ujar ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame DPRD Banyuwangi, Achmad Turmudzi, kemarin (16/10) Selain itu, eksekutif dan legislatif juga sepakat mencantumkan Pasal 4 yang mengatur klasifi kasi zona reklame.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2