sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota baru di Kalimantan Timur itu akan resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian bunyi beleid tersebut, Jumat (19/9).
Baca Juga: Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Marak, Istana Minta Maaf dan Janji Evaluasi
Target Pembangunan IKN
Untuk mewujudkan target tersebut, Prabowo merinci sejumlah sasaran pembangunan yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP):
-
Area terbangun KIPP dan sekitarnya mencapai 800–850 hektare.
-
Pembangunan gedung/perkantoran mencapai 20%.
-
Hunian layak dan berkelanjutan mencapai 50%.
-
Sarana prasarana dasar kawasan mencapai 50%.
-
Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan naik menjadi 0,74.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya perencanaan dan penataan ruang KIPP sebagai jantung aktivitas pemerintahan di IKN.
Baca Juga: Tol Probowangi Makin Ngebut, Seksi Kraksaan–Paiton Rampung 100 Persen, Tempuh Probolinggo–Besuki Hanya 30 Menit
Pemindahan ASN ke IKN
Prabowo juga menetapkan kebijakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Target awalnya, sekitar 1.700–4.100 ASN akan dipindahkan ke Nusantara.
Untuk mendukung aktivitas pemerintahan modern, layanan kota cerdas di IKN ditargetkan mencakup 25% kawasan. Sistem ini akan melibatkan infrastruktur digital dan smart governance.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota baru di Kalimantan Timur itu akan resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian bunyi beleid tersebut, Jumat (19/9).
Baca Juga: Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Marak, Istana Minta Maaf dan Janji Evaluasi
Target Pembangunan IKN
Untuk mewujudkan target tersebut, Prabowo merinci sejumlah sasaran pembangunan yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP):
-
Area terbangun KIPP dan sekitarnya mencapai 800–850 hektare.
-
Pembangunan gedung/perkantoran mencapai 20%.
-
Hunian layak dan berkelanjutan mencapai 50%.
-
Sarana prasarana dasar kawasan mencapai 50%.
-
Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan naik menjadi 0,74.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya perencanaan dan penataan ruang KIPP sebagai jantung aktivitas pemerintahan di IKN.
Baca Juga: Tol Probowangi Makin Ngebut, Seksi Kraksaan–Paiton Rampung 100 Persen, Tempuh Probolinggo–Besuki Hanya 30 Menit
Pemindahan ASN ke IKN
Prabowo juga menetapkan kebijakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Target awalnya, sekitar 1.700–4.100 ASN akan dipindahkan ke Nusantara.
Untuk mendukung aktivitas pemerintahan modern, layanan kota cerdas di IKN ditargetkan mencakup 25% kawasan. Sistem ini akan melibatkan infrastruktur digital dan smart governance.
