sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Nama Mulyono kembali jadi bahan perbincangan publik. Namun kali ini, bukan Mulyono yang kerap wara-wiri di panggung politik nasional. Ini Mulyono lain.
Mulyono Purwo Wijoyo, aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang kariernya meroket cepat, citranya cemerlang di ruang publik, namun kini terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menangkap Mulyono Purwo Wijoyo pada 4 Februari 2026 di Banjarmasin. Ia diamankan bersama satu ASN pajak lainnya dan satu pihak swasta.
Dari operasi senyap itu, penyidik menyita uang tunai lebih dari Rp1 miliar, yang diduga terkait pengurusan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perkebunan.
Bagi publik, nama Mulyono Purwo Wijoyo bukan figur sembarangan.
ASN Paket Lengkap: STAN, UI, dan Jabatan Empuk
Secara administratif, Mulyono adalah ASN “paket lengkap”. Ia lulusan PKN STAN dan Universitas Indonesia (UI)—dua institusi yang selama ini dikenal sebagai pencetak elite birokrasi fiskal Indonesia.
Kariernya pun terbilang mulus. Ia sempat bertugas di sejumlah kantor pajak, hingga pada 2023 dipercaya menjabat Kepala KPP Pratama Tanjung.
Dua tahun berselang, kariernya menanjak ke posisi strategis sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin sejak Juni 2025.
Jabatan tersebut berada di level Eselon III.a, posisi yang bukan hanya prestisius, tetapi juga krusial.
KPP Madya menangani wajib pajak dengan nilai transaksi besar, termasuk sektor perkebunan, pertambangan, dan korporasi menengah-besar. Di titik ini, kewenangan fiskal bertemu dengan godaan.
Ki Mulyono, Dalang Wayang dan Figur Budaya
Yang membuat kasus ini menyita perhatian publik, bukan semata jabatan Mulyono, tetapi citra personalnya di luar kantor.
Ia dikenal dengan nama Ki Mulyono, seorang dalang wayang kulit yang aktif tampil di berbagai panggung budaya.
Ia juga mendirikan sanggar seni dan kerap mengusung lakon-lakon bernuansa keadilan, moral, dan perjuangan melawan angkara murka.
Di media sosial, akun Instagram @ki_mulyono.pw diikuti sekitar 43 ribu pengikut.
Page 2
Page 3
Ia tampil sebagai figur inspiratif: birokrat, seniman, budayawan. Kombinasi langka yang membuat citranya kian bercahaya.
Namun, justru di titik inilah ironi itu mengeras.
OTT KPK: Dalang di Balik Restitusi Kilat
KPK menyebut OTT di Banjarmasin berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi untuk mempercepat proses restitusi PPN.
Uang tunai lebih dari Rp1 miliar yang diamankan diduga menjadi “pelumas” agar proses administrasi berjalan mulus dan cepat.
Restitusi pajak, yang secara regulasi bisa memakan waktu panjang dan penuh verifikasi, disebut dapat dipercepat dalam hitungan singkat. Asal ada biaya tambahan.
KPK masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau pola berulang di internal kantor pajak.
Bukan Kasus Tunggal, Pola Berulang
OTT di Banjarmasin bukan episode tunggal. Januari 2026, KPK lebih dulu menggelar OTT di KPP Madya Jakarta Utara.
Delapan orang ditangkap, termasuk tiga pegawai pajak. Modusnya lebih ekstrem: pemangkasan kewajiban pajak hingga 80 persen, dengan nilai transaksi mencapai Rp23 miliar.
Barang bukti dalam kasus Jakarta Utara mencakup uang tunai Rp6,38 miliar, emas, dan valuta asing.
Dua OTT pegawai pajak dalam waktu kurang dari satu bulan membuat publik bertanya: ini kebetulan, atau puncak gunung es?
Respons Kemenkeu dan “Shock Therapy”
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penindakan ini sebagai bentuk shock therapy bagi internal kementeriannya.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menghalangi proses hukum dan akan memberikan pendampingan hukum tanpa intervensi.
Namun di mata publik, istilah “shock therapy” terdengar ironis. Pasalnya, kasus serupa terus berulang, seolah kejutan tak lagi mempan.
Keadilan di Panggung, Fee di Meja Kantor
Kontras antara panggung wayang dan meja kantor pajak menjadi simbol paling tajam dalam kasus ini.
Di panggung, Ki Mulyono mengisahkan dharma dan keadilan.
