sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Sejumlah sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mendatangi kantor DPRD Banyuwangi untuk mengikuti rapat dengar pendapat (hearing), Rabu (28/1).
Hearing tersebut digelar sebagai respons atas keluhan panjangnya antrean penyeberangan yang dinilai menghambat distribusi logistik nasional.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara dan dihadiri perwakilan berbagai instansi terkait.
Di antaranya PT ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Syahbandar, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satlantas Polresta Banyuwangi.
Dalam hearing tersebut, para sopir truk menyampaikan keluhan utama terkait kemacetan dan antrean panjang menuju kapal penyeberangan.
Kondisi tersebut menyebabkan para sopir harus menunggu hingga lima hari untuk bisa menyeberang, sehingga berdampak langsung pada keterlambatan distribusi barang dan meningkatnya biaya operasional.
Ketua ASLI, Selamet Barokah, menegaskan bahwa tuntutan utama para sopir adalah dibukanya kembali jalur penyeberangan Ketapang–Lembar.
Menurutnya, rute tersebut dinilai lebih efisien dan ekonomis dibandingkan jalur Jangkar–Lembar yang saat ini menjadi alternatif.
“Kita hanya ingin pengajuan penyeberangan Ketapang–Lembar kembali dibuka. Sudah sering kita ajukan ke kementerian, namun sampai sekarang tidak ada realisasi,” ujar Selamet di hadapan anggota dewan dan perwakilan instansi terkait.
Ia menambahkan, para sopir berharap antrean panjang yang kerap terjadi tidak kembali terulang. Untuk itu, pembenahan pelayanan di sektor penyeberangan dinilai mendesak, baik dari sisi fasilitas di dalam kapal maupun sarana di pelabuhan.
“Fasilitas dan penempatan Pelabuhan Jangkar–Lembar tentu tidak pas, ditambah lagi banyaknya sopir yang berdomisili di Banyuwangi. Kami berharap Pelabuhan Ketapang–Lembar kembali dioperasikan dan waktu keberangkatan kapal harus sesuai untuk mengantisipasi antrean panjang,” tegasnya.
Selain persoalan antrean, ASLI juga menyoroti pentingnya kelayakan kapal dan kelengkapan alat keselamatan. Selamet menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama agar kecelakaan laut dapat dicegah.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta penertiban terhadap angkutan khusus yang dinilai berisiko.
Salah satunya adalah praktik sepeda motor yang mengangkut hewan, yang menurut ASLI dapat membahayakan keselamatan di area pelabuhan dan kapal.
Page 2
“Kami berharap seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret demi kelancaran arus logistik nasional, serta keselamatan dan kenyamanan para sopir logistik,” ungkap Selamet.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara menjelaskan bahwa hearing digelar atas permohonan ASLI dengan berbagai pertimbangan.
Salah satunya adalah permintaan agar rute penyeberangan Ketapang–Lembar kembali dibuka karena dinilai memiliki biaya operasional yang lebih murah.
“Para sopir meminta adanya peningkatan pelayanan demi kenyamanan mereka. DPRD hanya memfasilitasi hearing ini agar seluruh pihak terkait bisa memberikan penjelasan secara langsung,” ujarnya.
Namun, dari hasil hearing tersebut, dipastikan bahwa keputusan untuk membuka kembali jalur Ketapang–Lembar belum dapat direalisasikan.
Hal ini lantaran dermaga Ketapang saat ini masih difokuskan untuk melayani penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang memiliki intensitas sangat tinggi.
“Semua menjadi kewenangan ASDP. Yang jelas, kami sebagai perwakilan dewan hanya mendorong agar komunikasi antara sopir dan stakeholder bisa berjalan dengan baik,” jelas Made.
Sementara itu, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, I Putu Gede Widiyana, mengungkapkan bahwa rute penyeberangan Jangkar–Lembar saat ini memang mengalami penurunan aktivitas cukup signifikan. Bahkan, sejumlah pengusaha kapal memilih mundur karena minimnya minat pengguna jasa.
“Satu per satu pengusaha kapal mundur. Mungkin saat ini hanya dua kapal yang masih beroperasi di rute Jangkar–Lembar,” ungkap Putu.
Menurutnya, lesunya rute Jangkar–Lembar sangat dipengaruhi preferensi sopir truk. Banyak sopir memilih pelabuhan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, dibandingkan harus menempuh jarak tambahan menuju Pelabuhan Jangkar.
“Kita tidak bisa memaksakan sopir untuk naik kapal di Jangkar. Pengusaha kapal hanya bisa menjalankan operasional sesuai SOP,” tambahnya.
Putu mengaku secara prinsip sepakat apabila jalur Ketapang–Lembar kembali dibuka.
Namun demikian, keputusan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap operasional penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang menjadi jalur utama Jawa–Bali.
“Dari segi pengusaha, tentu lebih baik Ketapang–Lembar. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan jangan sampai mengganggu Ketapang–Gilimanuk. Yang jelas, sebagai pengusaha kapal kami sangat senang jika ada jalur penyeberangan baru,” pungkasnya. (rio/aif)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Sejumlah sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mendatangi kantor DPRD Banyuwangi untuk mengikuti rapat dengar pendapat (hearing), Rabu (28/1).
Hearing tersebut digelar sebagai respons atas keluhan panjangnya antrean penyeberangan yang dinilai menghambat distribusi logistik nasional.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara dan dihadiri perwakilan berbagai instansi terkait.
Di antaranya PT ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Syahbandar, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satlantas Polresta Banyuwangi.
Dalam hearing tersebut, para sopir truk menyampaikan keluhan utama terkait kemacetan dan antrean panjang menuju kapal penyeberangan.
Kondisi tersebut menyebabkan para sopir harus menunggu hingga lima hari untuk bisa menyeberang, sehingga berdampak langsung pada keterlambatan distribusi barang dan meningkatnya biaya operasional.
Ketua ASLI, Selamet Barokah, menegaskan bahwa tuntutan utama para sopir adalah dibukanya kembali jalur penyeberangan Ketapang–Lembar.
Menurutnya, rute tersebut dinilai lebih efisien dan ekonomis dibandingkan jalur Jangkar–Lembar yang saat ini menjadi alternatif.
“Kita hanya ingin pengajuan penyeberangan Ketapang–Lembar kembali dibuka. Sudah sering kita ajukan ke kementerian, namun sampai sekarang tidak ada realisasi,” ujar Selamet di hadapan anggota dewan dan perwakilan instansi terkait.
Ia menambahkan, para sopir berharap antrean panjang yang kerap terjadi tidak kembali terulang. Untuk itu, pembenahan pelayanan di sektor penyeberangan dinilai mendesak, baik dari sisi fasilitas di dalam kapal maupun sarana di pelabuhan.
“Fasilitas dan penempatan Pelabuhan Jangkar–Lembar tentu tidak pas, ditambah lagi banyaknya sopir yang berdomisili di Banyuwangi. Kami berharap Pelabuhan Ketapang–Lembar kembali dioperasikan dan waktu keberangkatan kapal harus sesuai untuk mengantisipasi antrean panjang,” tegasnya.
Selain persoalan antrean, ASLI juga menyoroti pentingnya kelayakan kapal dan kelengkapan alat keselamatan. Selamet menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama agar kecelakaan laut dapat dicegah.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta penertiban terhadap angkutan khusus yang dinilai berisiko.
Salah satunya adalah praktik sepeda motor yang mengangkut hewan, yang menurut ASLI dapat membahayakan keselamatan di area pelabuhan dan kapal.
