Banyak Uang Masuk, Tidak Ada Kejelasan
PESANGGARAN – Puluhan warga pesisir Pantai Pulau Merah, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, melakukan aksi unjuk rasa, Sabtu kemarin. Mereka menolak pungutan tiket masuk kawasan wisata tersebut yang dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) pariwisata setempat. Aksi massa ini dipicu ketidakjelasan pengelolaan taman wisata Pantai Pulau Merah yang dinilai tidak transparan. Misalkan pungutan tiket yang dilakukan oleh pokja senilai Rp 3.000.
Namun, dalam praktiknya wisatawan yang ingin berkunjung membayar Rp 5.000. Gesekan antara Perhutani Banyuwangi Selatan selaku pihak yang membentuk pokja wisata dan warga kerap terjadi. Warga menuding, selama tiga tahun dibentuk, pokja wisata bentukan Perhutani Banyuwangi Selatan ini hanya dijadikan alat adu domba dan mengeruk keuntungan sepihak. Massa mengancam akan turun lagi dengan kekuatan lebih besar jika desakannya tak digubris.
Mereka juga berharap masuk ke wisata Pulau Merah tak dipungut biaya alias gratis. Kepala Desa Sumberagung Murwanto ketika dikonfi rmasi masalah ini mengatakan, bahwa apa yang dilakukan para pemuda desa tersebut adalah bentuk pelurusan terhadap persoalan selama ini. Selama ini pokja wisata bentukan Perhutani Banyuwangi Selatan dinilai tidak transparan dalam mengelola wisata bahari itu.
“Selama ini tidak ada pengembangan apa-apa, dan tidak transparan, padahal uang Pemkab Banyuwangi banyak masuk ke situ,” tandasnya. Dia menuturkan, Pemkab Banyuwangi selama ini sudah mengucurkan uang untuk sambungan listrik, pembangunan toilet serta melakukan promosi besar-besaran untukmengenalkan potensi Pantai Pulau Merah. Namun di sisi lain, pokja wisata sama sekali tidak ada upaya mengembangkan potensi wisata tersebut, apalagi memberi kontribusi yang jelas untuk warga sekitar dan pemerintah desa.
Sebaliknya, dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Pemda Banyuwangi, pokja wisata justru terus mengambil manfaat, misal menarik uang tiket masuk, memungut upeti ke pemilik warung di tepi pantai dan penyewa payung pantai. “Inilah yang ingin diluruskan oleh para pemuda desa,” tuturnya. Wakil Administratur Perhutani Banyuwangi Selatan, I Ketut Sukantawiyas, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Ketika dihubungi melaluinomor HP-nya, tidak diangkat meski nada sambung terdengar masuk. (radar)
