BANYUWANGI – Deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan digelar pada 5 September 2018 di Banyuwangi mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka meminta pendukung calon tidak melakukan aksi provokatif yang akan menimbulkan gesekan di masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Banyuwangi, Rofik. Menurutnya, gerakan yang ada di pusat hendaknya tidak dibawa ke daerah. Perbedaan pandangan dalam menentukan pilihan Presiden tidaklah perlu dibesar-besarkan.
“Perbedaan pandangan tidak perlu dibesar-besarkan. Jika memang mau berpendapat silahkan, asal tidak melanggar hukum dan melakukan provokasi. Nanti akan timbul intrik dan gesekan di masyarakat dan itu juga akan berimbas dengan pembangunan suatu daerah,” ujarnya, Kamis (30/8/2018).
Apalagi, kata Rofik, melihat aturan pemilu yang merupakan sebuah mekanisme yang sudah disepakati oleh anak bangsa seharusnya harus dijunjung tinggi dan dihormati.
“Sekali lagi proses pergantian pimpinan tidak perlu dibesar-besarkan. Masyarakat saat ini sudah paham dan bisa melihat, menilai dan mengamati pimpinan saat ini. Jika baik pasti akan didukung, sementara jika jelek pasti masyarakat juga akan mencari pimpinan lain. Jangan lah dikotori Banyuwangi yang saat ini sedang berkembang ini. Karena jika terjadi gesekan pasti akan berimbas dengan pembangunan di Banyuwangi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi, Ali Makki Zaini meminta para pendukung calon dan tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa menahan diri. Saat ini menurutnya belum waktunya digelar kampanye untuk Pemilu Presiden.
“Kita mengharap masing-masing tim sukses menahan diri. Kita bangsa yang bisa senyam senyum. Bisa menyelesaikan dengan musyawarah kenapa tidak melakukan hal itu,” ujarnya singkat.
Tanggapan keras dilontarkan oleh Kaukus Muda Banyuwangi (KMB). Mereka meminta polisi bertindak tegas untuk tidak memberikan izin terkait dengan rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Banyuwangi.
Fajar Isnaini, Ketua KMB mengatakan, rencana deklarasi #2019GantiPresiden hanya akan menimbulkan gesekan fisik di grassroot. Perlu keberanian dari aparat untuk meminimalisir dampak terburuknya, apalagi jelas jelas sudah ada sikap dari berbagai ormas yang akan menghadang kegiatan tersebut.
“Maka untuk mengantisipasi hal terburuk yang hanya akan menjadikan anak bangsa ini terpecah, maka KMB meminta pihak kepolisian untuk mempertimbangkan bahkan menolak deklarasi #2019GantiPresiden demi kondusifitas Banyuwangi,” pungkasnya.
