BANYUWANGI – Tanggapan miring yang dilontarkan sejumlah kalangan terhadap program reses yang dilaksanakan para anggota DPRD Banyuwangi coba ditepis kalangan wakil rakyat. Pimpinan DPRD menegaskan, anggaran reses tersebut tidak masuk ke kantong pribadi anggota dewan. Sebaliknya, saat menyerap aspirasi konstituen, itu tak jarang anggota legislatif harus tekor. Ketua DPRD Banyuwangi, Hermanto mengatakan, reses dilaksanakan anggota dewan untuk menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Hasil serap aspirasi masyarakat itu diharapkan menjadi pertimbangan Pemkab Banyuwangi dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2014. “Kebanyakan aspirasi masyarakat yang diterima beberapa rekan yang sudah melaksanakan reses adalah masih banyaknya
jalan rusak parah,” ujarnya kemarin (23/10). Nah, dengan demikian, hasilserap aspirasi anggota dewan, itu diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan pembangunan di Banyuwangi pada 2014. “Program pembangunan yang ‘spektakuler’ bisa ditinjau ulang untuk dialihkan bagi pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” cetusnya.
Di sisi lain, Hermanto menegaskan, estimasi anggaran reses sebanyak Rp 20 juta per anggota DPRD itu tidak akan masuk ke kantong pribadi anggota dewan. Sebab, seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam dua kali pertemuan dengan konstituen itu harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan masingmasing anggota legislatif. “Saya yakin setiap pertemuan dengan konstituen temanteman (anggota DPRD yang melaksanakan reses) justru tekor,” jlentrehnya. Apalagi, anggaran reses itu tidak diterima anggota DPRD sebelum reses dilaksanakan. Sebaliknya, anggota dewan yang telah me laporkan kegiatan reses, anggarannya baru dicairkan. “Dengan reses, serap aspirasi konstituen akan semakin masif,” pungkasnya. (radar)
