TEGALSARI – Fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, diharapkan ikut mempromosikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Partisipasi fasilitas kesehatan diharapkan dapat mengatasi kebingungan masyarakat saat ingin memanfaatkan program asuransi sosial ini. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akibatnya, terjadi perbedaan pemahaman mengenai asuransi sosial ini.
Salah satu bentuk sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi di acara pengajian Manaqib rutin setiap Kamis yang dilakukan di Pondok Pesantren Mambadiul Ikhsan, Karangdoro, Tegalsari. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinkes Mujito, SKM, MM.Kes menyampaikan informasi pendaftaran peserta perorangan jaminan kesehatan nasional tentang persyaratan, besar iuran, tata cara pembayaran iuran, dan keuntungan dalam pelayanan kesehatan apabila menjadi peserta asuransi.
“Sistem asuransi ini menganut asas gotong-royong. Yang sehat membantu pendanaan bagi yang sakit. Pada tahun 2019 seluruh masyarakat harus ter-cover seluruhnya oleh asuransi kesehatan,” ungkap Mujito. Dalam kesempatan tersebut diketahui juga pemahaman masyarakat masih belum jelas. Masih banyak pertanyaan tentang apakah kalau menjadi peserta JKN dan tidak sakit, apakah dana nantinya bisa dapat pengembalian/saat meninggal dapat tabungan,
apakah kalau yang mendaftar saat ini hanya satu anggota keluarga, apakah nanti kalau ada anggota keluarga yang sakit bisa dialihkan bagi yang sakit, bagaimana kalau belum mendaftar peserta JKN kemudian sakit, apakah bisa mendaftar kalau sudah sakit di rumah sakit, serta pertanyaan-pertanyaan lain. Antusiasme peserta manaqib yang diikuti ratusan ibu-ibu tersebut sangat nampak setelah puas mendapatkan jawaban, mereka langsung mengidentifikasi nama-nama yang akan ikut asuransi, meminta formulir pendaftaran dan akan mendaftar secara kolektif. (radar)
