Beranda Pemerintahan Surat Jeriken tak Berdasar Hukum

Surat Jeriken tak Berdasar Hukum

0
400
RAPAT: Perwakilan PT Pertamina Depot Tanjung Wangi saat hearing di DPRD Banyuwangi kemarin.

BANYUWANGI – Penggunaan surat keterangan dari pemerintah desa dan kecamatan oleh para pengecer bahan bakar minyak (BBM) saat membeli minyak di SPBU ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah dan PT. Pertamina ternyata tidak pernah mengeluarkan aturan itu.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar anggota Komisi II DPRD Banyuwangi bersama eksekutif kemarin (9/4). Pihak eksekutif diwakili kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan, Hary Purnomo, dan Asisten Administrasi, Perekonomian, dan Kesejahteraan Setkab (Asmin), Suhartoyo.

Dalam hearing yang digelar di ruang komisi II tersebut hadir Wakapolres Kompol M. Aldian dan perwakilan PT. Pertamina Depot Tanjung Wangi, Ketapang. “Hearing ini menyikapi keluhan para pengecer,” terang Ketua Komisi II, Ismoko. Meski tidak jelas dasarnya, sales pemasaran PT. Pertamina Depot Tanjung Wangi, Sindu Priyo, tetap meminta pembelian BBM di SPBU oleh para pengecer menggunakan surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan.

Loading...

“Ini untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi,” dalihnya. Untuk menengahi persoalan itu, Wakapolres Kompol M. Aldian mengusulkan agar pembelian BBM bagi para pengecer tetap menggunakan surat keterangan. “Surat keterangan itu cukup dari desa atau kelurahan,” katanya.

Surat keterangan dari desa, jelas dia, karena pemerintah desa lebih mengetahui pengecer di desanya. Bagi yang bukan pengecer, diminta tidak dibuatkan surat keterangan. “Membeli BBM menggunakan jeriken benar-benar hanya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2

error: Uppss.......!