BANYUWANGI – Pendidikan inklusif yang disiapkan Pemkab Banyuwangi tahun ini masih dibebankan pada sekolah yang ditunjuk. Namun, tahun depan semua sekolah di Banyuwangi wajib menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). Keputusan tersebut disampaikan Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Hamami, kemarin (12/8). “Tahun depan TK, SD, SMP, dan SMA, tidak boleh menolak ABK yang mendaftar ke sekolah mereka,” jelasnya.
Berdasar pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi di SDN 3 Karangrejo kemarin, siswa ABK sudah membaur dengan siswa lain. SDN tersebut memang ditunjuk sebagai sekolah penunjang pendidikan inklusif.Yuli Ernawati, guru kelas satu di SDN 3 Karangrejo mengatakan, di kelas satu ada sekitar tiga siswa ABK. Dari tiga siswa tersebut, satu orang tunarungu dan dua lainnya menunjukkan tanda-tanda tunagrahita.
Menurut Yuli, ABK di lingkungannya sebagian besar menyandang tuna grahita. Karena itu, tanda-tandanya terkadang masih sulit ditebak. Biasanya, tanda tersebut baru terlihat setelah beberapa bulan bersekolah.Yuli mengakui, siswa ABK memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dengan siswa lain. Bahkan, terkadang ada yang bertindak berlebihan dan susah ditenangkan. Terkait penerimaan siswa, Yuli mengatakan bahwa SDN 3 Karangrejo tidak membedakan ABK dengan bukan ABK.
Hampir semua penyandang difabel dapat diterima. Bahkan, sering kali pagu kelas lebih karena para ABK yang tidak diterima di sekolah sekitar di terima di SDN 3 Karangrejo. Tahun ini, dari standar pagu SD sejumlah 32 kursi per kelas, sekolahnya menerima 48 siswa. Yuli mengatakan, kebijakan itu dilakukan karena SDN 3 Karangrejo menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Dispendik Banyuwangi.
Yuli menjelaskan, sementara tidak ada kendala saat mengajari ABK bersama siswa lain. Meskipun ada siswa tunarungu dan tunaganda, dia dan seorang guru pembimbing khusus (GBK) dapat menanganinya. Bahkan, ada siswa di kelas dua yang memiliki kelainan jantung dan telah divonis masa hidupnya sebentar. Tetapi, sampai saat ini sehat dan bersemangat sekolah.
Namun, ada jenis ABK yang menurut Yuli cukup membuat guru pengajar kewalahan. Biasanya adalah penderita tunagrahita dan anak-anak autis yang hiperaktif. Jika siswa bertingkah terlalu berlebihan, dirinya akan merekomendasikan siswa tersebut bersekolah di sekolah khusus. “Pernah ada pendaftar yang cukup hiperaktif. Baru sampai sekolah dia sudah menendang pintu dan memukuli temannya. Jadi, saya rekomendasikan sekolah di SLB agar bisa ditangani dengan tepat,” jelasnya.
Sementara itu, di sekolah tingkat menengah, di SMPN 1 Giri, terdapat tujuh ABK. Mereka masih duduk di kelas tujuh. Wakasek bidang kurikulum SMPN 1 Banyuwangi, Choirul Makroef mengatakan, tujuh ABK tersebut penyandang autis. Mereka memiliki perilaku yang sedikit berbeda dengan siswa lain. Tetapi, kecerdasannya mampu menyaingi bahkan melebihi siswa normal. Dalam proses pembelajaran, para ABK tersebut dibagi dalam beberapa kelas.
Hal itu bertujuan agar para ABK itu bisa membaur dengan teman sebayanya. “Yang susah adalah membuat mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi, dengan guru yang memahami dan siswa lain yang ikut mendukung, ABK itu mudah beradaptasi,” jelas Choirul. Di SMA Katolik Hikmah Mandala, di kelas 10 hanya ada satu siswa yang menyandang tunarungu. Namun, siswa tersebut tidak memberatkan pihak sekolah, karena siswa telah melakukan operasi, sehingga pendengarannya berfungsi dengan baik.
Deny Winarta, 16, mengatakan dirinya menyandang tunarungu sejak kecil. Namun, dia pernah menjalani operasi di Australia dan sampai saat ini masih rutin kontrol ke dokter. Meskipun masih menggunakan alat bantu, pendengaran Deny tidak terganggu sedikit pun. Agus Sugiyono, wakasek SMAK Hikmah Mandala, mengatakan selama ini hanya ada penyandang tunarungu yang mendaftar di sekolahnya.
Penyandang cacat lain belum ada. Agus menambahkan, selama ini ABK yang sekolah di SMA tersebut tidak pernah merepotkan. Mereka selalu bisa menyesuaikan dengan program sekolah. Sementara itu, sesuai sosialisasi pendidikan inklusif yang diadakan di pendapa Kabupaten Banyuwangi bulan lalu, rencananya akan digelar deklarasi Kabupaten Inklusif Rabu mendatang (27/8).
Pada sosialisasi yang dihadiri Kepala Dispendik dan Konsultan Pendidikan dari Kemendikbud tersebut telah disampaikan kepada camat dan kepala sekolah agar mereka dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif di wilayah masing-masing. Diharapkan, usai deklarasi, setiap wilayah dan sekolah siap menampung ABK yang mendaftar. Sehingga,tidak ada lagi sekolah yang menolak ABK. (radar)
