Tak Ingin KUA- PPAS Molor

0
322

BANYUWANGI – Wakil rakyat akhirnya membeberkan hasil bimbingan teknis (bimtek) bedol desa ke Hotel Grand Cempaka, Jakarta, pekan lalu. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Adil Achmadiyono, memaparkan hasil kegiatan yang diikuti
50 anggota DPRD tersebut.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Menurut Adil, bimtek tersebut membahas persoalan lambatnya penyerapan APBD. Secara umum, penyerapan APBD di beberapa daerah lambat karena eksekutif sering telat mengajukan berkas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke legislatif.

“Dalam bimtek itu, salah satu materi adalah percepatan penyerapan APBD,” kata Adil di ruang kerjanya kemarin (20/3). Menurut Adil, pengajuan KUAPPAS biasanya disampaikan menjelang akhir tahun. Yang benar, berkas KUA-PPAS harus sudah masuk DPRD sekitar bulan Juli. Dengan begitu, pada Agustus materi KUA-PPAS sudah dibahas. “Kalau pengajuan KUAPPAS telat, maka pembahasannya juga molor,” katanya.

Loading...

Menurut Adil, KUA-PPAS merupakan acuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD. Bila KUA-PPAS selesai dibahas, maka raperda APBD akan bisa segera dibahas dan bisa segera disahkan. “Pengesahan raperda APBD pada November itu malah bagus,” sebutnya.

Bila raperda APBD bisa disahkan November, maka pengesahan gubernur bisa dilakukan Desember hingga Januari. Memasuki bulan Februari, pembangunan sudah bisa dimulai. “Kalau pembahasan KUA-PPAS dan APBD molor, maka pelaksanaan pembangunan juga molor,” cetusnya.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2