BANYUWANGI – Untuk menggenjot perolehan pajak tahun 2012 hingga Rp 330 miliar lebih, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi menggelar Pekan Panutan SPT Tahunan kemarin (14/3). Penerimaan pajak pada Januari hingga Februari 2012 mencapai Rp 32,2 miliar. Berarti, dari Maret hingga akhir Desember 2012 rata-rata penerimaan pajak yang harus masuk KPP Pratama Banyuwangi adalah Rp 29,8 miliar per bulan.
Kejar Setoran, Kantor Pajak Banyuwangi Incar WP Baru
BANYUWANGI – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menggelar Pekan panutan SPT Tahunan PPh 2011 dan Pelunasan SPPT PBB 2012 di kantor KPP Pratama Banyuwangi. Acara ini diikuti oleh para pejabat Pemkab Banyuwangi di antaranya Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra, Ir. H. Suhartoyo yang mewakili Bupati Abdullah Azwar Anas.
Hadir pula para pimpinan parpol, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para kepala instansi vertikal, para camat, beberapa kepala desa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi KH Dailami Ahmad, Kepala Paroki Maria Ratu Damai (Katolik), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi Gede Jono.
Hadir pula para ketua asosiasi profesi, para pimpinan bank persepsi serta para wajib pajak (WP) perseorangan maupun WP badan usaha. Kepala KPP Pratama Banyuwangi, Dadang Suwangsa, SH, MSi mengatakan, tujuan Pekan panutan SPT Tahunan PPh 2011 dan Pelunasan SPPT PBB 2012 ini diharapkan dapat sebagai upaya untuk memberikan contoh dan teladan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi.
Diharapkan WP orang pribadi maupun Badan Usaha dapat sadar dan lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka diharapkan segera melaporkan SPT tahunan PPh 2011 dan melunasi pembayaran PBB tahun 2012 tanpa harus menunggu batas waktu terakhir.
Dadang menjelaskan, saat ini jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi sebanyak 75.819. Namun untuk SPT Tahunan PPh 2010 tahun lalu, jumlah WP yang menyampaikan SPT tahunan hanya sebanyak 44.089. Sehingga total persentase tingkat kepatuhan WP sebesar 58,15 persen saja. Dengan berlangsungnya acara ini diharapkan, tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat bahkan melebihi rata-rata kepatuhan nasional yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pajak sekitar 68 persen hingga 70 persen.
Menurut pria asal Sunda itu, ada beberapa cara yang akan ditempuh KPP Pratama Banyuwangi dalam menyosialisasikan pajak. Di antaranya dengan menawarkan melalui surat kepada instansi-instansi maupun kepada perusahaan-perusahaan, bahwa kantor pajak selalu siap menyediakan staf untuk melakukan asistensi dalam setiap masalah yang dihadapi wajib pajak.
Misalnya seperti melakukan pengisian SPT Tahunan secara bersama-sama langsung di tempat WP atau datang secara pribadi juga berkelompok ke kantor pajak . Dadang menjelaskan, bahwa KPP Pratama Banyuwangi dalam tahun 2012 ini ditargetkan untuk menghimpun dana pajak sebesar Rp 330.598.290.878,-.
Sementara untuk bulan Januari, Februari tahun ini baru mencapai Rp 32,2 miliar. “Ini berarti untuk Maret hingga akhir Desember 2012 rata-rata penerimaan pajak yang harus masuk sebesar Rp 29,8 miliar per bulan,” kata pria yang pernah sebelumnya bertugas di KPP Pratama Kelapa Gading Jakarta itu.
Sementara, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Pemkab, Ir. H. Suhartoyo menjelaskan, penerimaan pajak merupakan salah satu peran penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara kita, karena kurang lebih 80 persen dari penerimaan Negara dalam APBN adalah bersumber dari pajak.
Sebagaimana pula dana pembangunan di wilayah Banyuwangi ini adalah bersumber dari APBN dan sebagian kecilnya lagi dari APBD sekaligus mengingatkan kepada masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB tahun 2012 ini agar segera melunasinya.
Pemkab Banyuwangi, kata Suhartoyo, sangat mendukung upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi dalam usaha untuk menggali potensi pajak di wilayah ini. Karena itu diharapkan, masyarakat Banyuwangi bisa lebih disiplin dan lebih taat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya baik dalam membayar maupun melaporkannya ke kantor pajak.
“Diharapkan pula masyarakat semakin peduli dan memahami peran penting bahwa pajak adalah sumber pembiayaan untuk gaji para pejabat Negara, PNS, TNI dan Polri, sarana dan prasarana penyelenggara Negara, membiayai pembangunan fisik maupun noni sik, membayar berbagai subsidi untuk rakyat seperti subsidi BBM dll juga untuk membayar utang negara,” jelas Suhartoyo.
Sehingga, imbuh dia, bisa dipahami bahwa pajak yang dibayar tersebut akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik maupun prasarana umum lainnya. “Bupati Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras menuntaskan tugas mulia ini sehingga pembangunan di segala bidang di negara kita khususnya di Kabupaten Banyuwangi ini dapat berjalan lancar tanpa adanya suatu hambatan,” pungkas Suhartoyo. (radar)
