KALIPURO – Wacana pembubaran Kelurahan Gombengsari yang disampaikan oleh perwakilan warga kepada DPRD Banyuwangi pekan lalu, ternyata tidak serta merta disetujui seluruh warga Kelurahan Gombengsari. Masih banyak warga menolak wacana pembubaran Kelurahan Gombengsari yang diutarakan oleh beberapa warga tersebut.
Penolakan ini selain karena dirasa merugikan masyarakat, sebelumnya juga tidak ada sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Gombengsari. Penolakan ini tidak hanya disampaikan melalui lisan, warga juga memasang beberapa banner penolakan di beberapa titik strategis di Kelurahan Gombengsari.
Yang paling menonjol, banner penolakan tampak terpasang di pintu masuk wilayah Kelurahan Gombengsari. ”Tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di sini. Kami tidak setuju adanya pembubaran Kelurahan Gombengsari,” kata Ali Muttaqin, tokoh masyarakat Kelurahan Gombengsari.
Pria yang juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Gombengsari ini menambahkan, pembubaran keluraran menjadi desa tentu akan merepotkan warga Gombengsari sendiri. Misalnya, masalah administrasi pergantian alamat di KTP juga perlu dilakukan secara masal jika wacana ini benar-benar terkabul.
”Sertifikat tanah juga nanti juga perlu diganti dan ini membutuhkan biaya lagi. Wacana ini malah menyusahkan warga saja,” tandas Ali Muttaqin. Selain itu jika memang benar wacana pembubaran ini nanti terjadi, kata dia, ditakutkan nanti akan timbul gesekan di wilayah Kelurahan Gombengsari. Potensi gesekan warga bisa terjadi saat berlangsung pemilihan kepala desa (pilkades).
”Kami takut ada konflik jika semua masyarakat di sini punya bakal calon kades. Tentu ini akan membuat kondisi Gombengsari yang saat ini adem ayem malah terpecah belah,” tambah Ali. Dalam kesempatan kemarin, pihak Kelurahan Gombengsari juga mengundang seluruh Ketua RT dan RW di kantor kelurahan untuk memberikan aspirasinya.
Selain Dihadiri oleh Lurah, Purwito, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Samsudin, Sekretaris Camat Kalipuro dan puluhan ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat. Mayoritas, warga tidak menerima jika ada perubahan kelurahan menjadi desa.
Saidi, salah satu tokoh masyarakat Gombengsari juga mempertanyakan adanya oknum warga yang menginginkan adanya perubahan status kelurahan menjadi desa. Dia juga menyesalkan jika alasan beberapa oknum tersebut yang menginginkan Gombengsari mendapatkan alokasi dana desa (ADD).
”Saya tidak setuju. Kita tidak punya tanah bengkok kalau berubah menjadi desa. Ini merugikan warga dan pasti struktur pemerintahan berubah lagi nanti,” kata Saidi lantang. Sementara itu, Ansori, Ketua RT04/RW01 juga menyatakan hal demikian.
Menurutnya, adanya wacana beberapa oknum masyarakat yang melaporkan kepada pihak DPRD Banyuwangi itu hanya membuat gaduh suasana Kelurahan Gombengsari yang selama kondusif. Dia juga menyesalkan adanya statemen dari beberapa oknum warga tersebut yang menyebutkan bahwa masyarakat Gombengsari saat ini lebih tertinggal.
”Seakan-akan warga di sini tidak pernah gotong royong. Alangkah lebih baiknya kalau kita tetap menjadi kelurahan, tapi semua warga bersatu untuk memajukan Gombengsari,” tegasnya dalam pertemuan di kantor Lurah Gombengsari, sore kemarin (16/2).
Lurah Gombengsari, Purwito sejatinya menyerahkan penuh kehendak warganya. Jika ingin menjadi desa, pihaknya sejatinya mempersilahkan. Tapi perlu dipikirkan, meski secara normatif bahwa kelurahan menjadi desa itu diperbolehkan secara aturan, namun prosesnya untuk itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
”Waktunya cukup lama, mungkin satu sampai dua tahun baru terealisasi, dan tentunya harus disetujui semua masyarakat. Persyaratannya juga butuh teken dari Kemendagri. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” jelasnya.
Lurah Purwito juga menyayangkan jika ada komentar oknum warga yang menyebutkan pembangunan di Kelurahan Gombengsari tertinggal dari desa atau kelurahan lainnya. Dia menyebutkan, bahwa untuk tahun 2017 ini, pihak Kelurahan Gombengsari sudah mendapatkan jatah 13 titik pembangunan dari pemerintah pusat.
”Mungkin daerah lain tidak sebanyak seperti di Kelurahan Gombengsari pembangunannya. Itu hanya dari Dinas PU saja, belum lagi dari dinas-dinas lainnya,” tuturnya. Sementara itu, Lurah berjanji tetap akan menampung semua aspirasi dari masyarakatnya.
Ke depan, kata dia, jika memang perlu pihaknya akan melakukan pertemuan antara warga yang setuju Kelurahan Gombengsari dibubarkan dengan warga yang kontra pembubaran Gombengsari. Seluruh ketua RT/RW juga akan diundang agar tidak ada gesekan di masyarakat.
”Saya tidak bisa menjawab setuju atau tidak kalau diubah menjadi desa. Saya hanya ingin Gombengsari aman, tenteram, dan nyaman,” pungkasnya. (radar)
