Tutup 11 Lokalisasi, Kucurkan Insentif Guru Ngaji Rp 8,5 M

0
202

tutupMOMEN Ramadan dimanfaatkan Bupati Abdullah Azwar Anas untuk menyampaikan progres pembangunan Banyuwangi. Sebelumnya, bupati melaporkan kinerja pembangunan secara resmi kepada DPRD, ketua RT/RW, masyarakat secara langsung, dan sejumlah elemen warga. Jumat lalu (4/7), pertanggungjawaban itu juga disampaikan kepada para alim ulama, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

 Jumat pekan lalu (4/7), Bupati Anas mengundang para ulama datang ke Pendapa Shaba Swagata Blambangan untuk mengikuti acara buka puasa bersama. Bupati Anas bersama Wabup Yusuf Widyatmoko menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pembangunan secara transparan.Bagi Bupati Anas, jika kinerja pembangunan tidak dipertanggungjawabkan, maka sulit untuk didapatkan evaluasi dan indikator keberhasilan dan kegagalan program. “Bekerja itu wajib, mempertanggungjawabkan hasil kerja itu harus,” ujar Bupati Anas. 

Kepada para ulama NU, Bupati Anas menuturkan, laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui capaian kontrak jamiyah yang dulu pernah dibuat saat kampanye calon bupati dan calon wakil bupati pada 2010. Kontrak jamiyah merupakan komitmen politik untuk melaksanakan poinpoin yang ada di dalamnya. Secara rutin, Bupati Anas melaporkan kinerjanya setiap tahun, sehingga perkembangan dari waktu ke waktu bisa diketahui.

“Dulu sebelum mengemban amanat sebagai bupati, kami menandatangani kontrak jamiyah terkait isu-isu keumatan. Ini sebagai kontrol terhadap kami sebagai kepala daerah,” ujar Bupati Anas. Beberapa kontrak jamiyah yang diteken Bupati Anas adalah masalah keumatan dan keagamaan yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, penutupan lokalisasi, memacu partisipasi publik dalam pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi para guru mengaji dan pegiat pendidikan agama.  

Untuk bidang pendidikan, terdapat poin pemberian beasiswa khususnya untuk anak dari keluarga tidak mampu. “Kontrak itu sudah kami laksanakan melalui program Banyuwangi Belajar dan Banyuwangi Cerdas, termasuk beasiswa kuliah sampai selesai. Program itu sudah kami perluas dengan mengucurkan beasiswa untuk anak yatim dan beasiswa penyandang disabilitas dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar,” ujar bupati berusia 41 tahun itu.

Selain itu, kontrak jamiyah juga menyebutkan perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pendirian Politeknik Negeri Banyuwangi. “Bukan hanya Poltek Negeri, saat ini juga sudah berdiri Sekolah Pilot Negeri ke 2 di Indonesia dan Universitas Airlangga yang pada tahun ini telah menerima mahasiswa baru. Kami juga melakukan gerakan bersama untuk memberantas buta aksara,” ujarnya. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui pendidikan keagamaan. 

Pemkab Banyuwangi menggelontorkan dana APBD untuk bantuan dana insentif Rp 8,5 miliar bagi guru mengaji. Sektor peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sejumlah program yang telah dilaksanakan adalah peningkatan pariwisata, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang tahun 2014 ini direncanakan 483,5 kilometer jalan untuk memperlancar pergerakan orang dan barang.

Mengucurkan modal bergilir dan pendampingan UMKM, pembangunan 600 titik irigasi, gerakan 10.000 kolam pekarangan, dan proteksi buah lokal. “Kami juga telah mengasuransikan para pekerja informal, seperti tenaga kebersihan, juru parkir, dan pekerja gula kelapa,” kata Bupati Anas. Pada APBD 2014 Pemkab Banyuwangi menyiapkan dana Rp 171 miliar untuk pengembangan ekonomi masyarakat, Rp 239 miliar sektor kesehatan, Rp 940 miliar untuk pendidikan, Rp 25 miliar untuk perlindungan sosial, Rp 367,8 miliar untuk infrastruktur, dan Rp 125,6 miliar untuk pertanian.  

Melalui program dan intervensi anggaran tersebut, ungkap Bupati Anas, kemiskinan di Banyuwangi bisa ditekan dari 20 persen pada awal menjabat Bupati Banyuwangi menjadi sembilan persen pada tahun 2013. Hal lain yang diatur dalam kontrak dengan para ulama itu adalah penutupan lokalisasi. Sampai bulan Juli 2014 ini, Pemkab Banyuwangi telah menutup 11 lokalisasi, termasuk lokalisasi besar.

“Kami terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan pasca-penutupan, seperti pemberian pendampingan dan memberantas prostitusi terselubung. Ini juga bagian dari upaya melawan perdagangan manusia,” tuturnya. Tidak hanya pada kalangan ulama saja, Bupati Anas juga akan mempertanggungjawabkan kinerja pembangunan pada kalangan netizen, mulai dari pengguna twitter, facebook, path, instagram, forum dunia maya, dan blogger yangada di Banyuwangi. (radar)

Loading...

Baca Juga :