sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ketidakjelasan kelanjutan proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi memicu kegelisahan mendalam di tengah masyarakat terdampak.
Setelah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, warga dan para perbekel di wilayah lintasan tol mengaku lelah dengan janji-janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi, sementara lahan dan rumah mereka sudah lama dipatok.
Keluhan tersebut mencuat dalam pertemuan warga dan Forum Perbekel Terdampak Tol yang digelar di Balai Pertemuan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Rabu (10/12/2025).
Dalam forum itu, enam perbekel bersama warga menyuarakan desakan agar pemerintah pusat dan Pemprov Bali segera memberikan kepastian nasib proyek tol strategis tersebut.
Salah satu suara keras datang dari Ni Wayan Mulya, warga Banjar Dinas Peregreregan, Desa Lumbung.
Ia mengungkapkan kebingungan dan kelelahan masyarakat yang selama ini hanya mendapat janji tanpa tindak lanjut nyata.
“Kami jujur bingung sekali, sudah lelah dengan janji. Kami sudah diajak sosialisasi, sudah ke lapangan ukur tanah. Kami sudah capek. Satu kata yang ingin kami dengar informasinya dari pemerintah: jadi atau tidak pelaksanaan Tol Gilimanuk–Mengwi,” ungkap Mulya dengan nada emosional.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut bukan hanya soal waktu, tetapi juga telah menimbulkan dampak nyata bagi kehidupan warga.
Lahan yang telah dipatok tak bisa digarap, sementara rumah yang terdampak proyek dibiarkan rusak karena warga takut memperbaiki bangunan yang sewaktu-waktu harus dibongkar.
“Tanah dan rumah saya kena, sudah diukur segala macam. Beberapa bagian rumah sudah ada yang roboh. Jawaban pemerintah mengambang. Jangan mengambang seperti ini, kami jadi beban di bawah. Lahan tidak bisa digarap,” tambahnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Perbekel Desa Antosari, I Nyoman Suriawan.
Ia menilai, sejak sosialisasi awal sekitar empat tahun lalu, hampir tidak ada perkembangan berarti dalam realisasi proyek tol tersebut.
Akibatnya, masyarakat hidup dalam ketidakpastian berkepanjangan.
“Sudah banyak rumah mau roboh takut dilakukan perbaikan oleh masyarakat. Bahkan karena tidak ada kejelasan, sudah ada warga cabut patok tol,” jelas Suriawan.
Page 2
Ia menyebut, ketakutan warga untuk beraktivitas di lahannya sendiri menjadi potret nyata dampak sosial dari proyek yang belum jelas kelanjutannya.
Warga serba salah antara mempertahankan rumah dan lahan, atau menunggu pembebasan yang tak kunjung datang.
Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol, I Nyoman Arnawa, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Apalagi, masa Penetapan Lokasi (Penlok) proyek Tol Gilimanuk–Mengwi akan berakhir pada 7 Maret 2026 mendatang.
“Masyarakat di bawah ini ada harapan dan kecemasan. Empat tahun menunggu tidak ada kepastian. Kalau tidak jadi, kembalikan hak-hak masyarakat agar bisa mengolah hingga memperbaiki rumah mereka. Kalau jadi, berikan langkah dan mekanisme proses apa yang harus dilakukan masyarakat. Simpel saja itu yang diminta,” tegas Arnawa.
Ia menilai, kepastian menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa kejelasan, warga akan terus berada dalam tekanan psikologis dan kerugian ekonomi.
Menanggapi keluhan tersebut, Kaur Pembantu Tata Usaha PPK Tol Gilimanuk–Mengwi, I Ketut Kariasa, membenarkan bahwa masa Penlok proyek memang akan berakhir dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan.
Ia mengakui, hingga Desember 2025, progres pembebasan lahan masih sangat terbatas.
“Sedangkan untuk tanah warga, sampai sekarang ini semua belum dilakukan pembebasan oleh pemerintah,” ungkap Kariasa.
Menurutnya, saat ini proyek Tol Gilimanuk–Mengwi masih berada pada tahap peninjauan ulang studi kelayakan (Feasibility Study/FS) yang terpusat di Kementerian Pekerjaan Umum.
Proses tersebut khususnya mencakup sesi 2 (Pekutatan–Antosari) dan sesi 3 (Antosari–Mengwi).
Kariasa berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pihak terkait di tingkat pusat.
Ia berharap, proses pengadaan tanah dapat segera mendapatkan kejelasan agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah warga.
Sementara itu, masyarakat terdampak menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan.
Yang mereka tuntut hanyalah kepastian: apakah tol benar-benar akan dibangun, ataukah rencana itu harus dihentikan agar warga dapat kembali mengelola tanah dan memperbaiki rumah tanpa bayang-bayang pembongkaran. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ketidakjelasan kelanjutan proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi memicu kegelisahan mendalam di tengah masyarakat terdampak.
Setelah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, warga dan para perbekel di wilayah lintasan tol mengaku lelah dengan janji-janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi, sementara lahan dan rumah mereka sudah lama dipatok.
Keluhan tersebut mencuat dalam pertemuan warga dan Forum Perbekel Terdampak Tol yang digelar di Balai Pertemuan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Rabu (10/12/2025).
Dalam forum itu, enam perbekel bersama warga menyuarakan desakan agar pemerintah pusat dan Pemprov Bali segera memberikan kepastian nasib proyek tol strategis tersebut.
Salah satu suara keras datang dari Ni Wayan Mulya, warga Banjar Dinas Peregreregan, Desa Lumbung.
Ia mengungkapkan kebingungan dan kelelahan masyarakat yang selama ini hanya mendapat janji tanpa tindak lanjut nyata.
“Kami jujur bingung sekali, sudah lelah dengan janji. Kami sudah diajak sosialisasi, sudah ke lapangan ukur tanah. Kami sudah capek. Satu kata yang ingin kami dengar informasinya dari pemerintah: jadi atau tidak pelaksanaan Tol Gilimanuk–Mengwi,” ungkap Mulya dengan nada emosional.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut bukan hanya soal waktu, tetapi juga telah menimbulkan dampak nyata bagi kehidupan warga.
Lahan yang telah dipatok tak bisa digarap, sementara rumah yang terdampak proyek dibiarkan rusak karena warga takut memperbaiki bangunan yang sewaktu-waktu harus dibongkar.
“Tanah dan rumah saya kena, sudah diukur segala macam. Beberapa bagian rumah sudah ada yang roboh. Jawaban pemerintah mengambang. Jangan mengambang seperti ini, kami jadi beban di bawah. Lahan tidak bisa digarap,” tambahnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Perbekel Desa Antosari, I Nyoman Suriawan.
Ia menilai, sejak sosialisasi awal sekitar empat tahun lalu, hampir tidak ada perkembangan berarti dalam realisasi proyek tol tersebut.
Akibatnya, masyarakat hidup dalam ketidakpastian berkepanjangan.
“Sudah banyak rumah mau roboh takut dilakukan perbaikan oleh masyarakat. Bahkan karena tidak ada kejelasan, sudah ada warga cabut patok tol,” jelas Suriawan.
