BANYUWANGI – Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo bertandang ke kantor DPRD Banyuwangi kemarin (12/4). Mereka jauh-jauh datang untuk belajar kiat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya PAD dari sektor perhotelan dan pariwisata, di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini.
Para anggota dewan yang berasal dari Komisi A dan Komisi B DPRD Probolinggo tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ismoko, dan sejumlah anggota wakil rakyat Bumi Blambangan. Selain itu, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait juga hadir dan memberikan pemaparan kepada para wakil rakyat asal Probolinggo tersebut.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, Sugito, mengatakan pihaknya sengaja datang ke Banyuwangi untuk melakukan studi banding pengelolaan PAD. Menurut dia, penggalian berbagai potensi PAD di kabupaten ujung timur Pulau Jawa cukup sukses.
“Berdasar pemaparan pimpinan DPRD Banyuwangi (Ismoko), PAD diperoleh dari berbagai sektor, utamanya dari perhotelan dan pariwisata. Ini bisa dikembangkan di Probolinggo,” ujarnya. Sebab, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sumber PAD potensial di Kabupaten Probolinggo.
Selain sektor pariwisata, Kabupaten Probolinggo juga mengandalkan PAD dari pendapatan perusahaan daerah (PAD). “Kita tahu, di PAD Banyuwangi sudah mencapai Rp 305 miliar, sedangkan Probolinggo sebesar Rp 210 miliar,” kata dia.
Menurut Sugito, PAD memegang peran penting untuk menopang pembangunan di daerah. Jika PAD meningkat, maka daerah akan semakin mandiri dan pembangunan dapat berjalan lancar. Selain belajar masalah PAD, para anggota dewan asal Probolinggo, itu juga melakukan studi banding bidang pemerintahan.
Termasuk mempelajari pemanfaatan teknologi informasi (TI) sebagai salah satu media konsolidasi pemerintahan di Banyuwangi. “Di Probolinggo masih dalam rintisan pemanfaatan TI,” ujarnya. Tidak hanya itu, rombongan anggota DPRD Probolinggo juga tertarik dengan program Bedah Rumah yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi.
Di Banyuwangi, program bedah rumah tidak melulu dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan instansi-instansi vertikal juga ikut terlibat menyukseskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni tersebut.
“Sedangkan di Probolinggo, program bedah rumah lebih dominan dilakukan oleh pemkab melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). Tetapi, ada juga masyarakat desa setempat, khususnya warga mampu yang berkontribusi melakukan bedah rumah tetangganya yang tidak mampu,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ismoko, mengatakan Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi PAD. Beberapa terobosan dilakukan, termasuk dengan membubarkan badan usaha milik daerah yang tidak produktif.
Optimalisasi PAD Banyuwangi juga dilakukan dengan memanfaatkan asetaset milik pemerintah daerah. Aset yang sebelumnya terbengkalai kini disulap menjadi dormitory tourism. “Hasilnya cukup baik dalam meningkatkan PAD kita,” pungkasnya.(radar)
