Daerah Diminta Cloning Pengelolaan Keuangan BWI

0
260
Bupati Anas menyampaikan sambutan melalui Video call dari Tokyo Jepang pada pembukaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan knowledge sharing keberhasilan Kemenkeu RI di Hotel Santika, kemarin.

BANYUWANGI – Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) RI meminta pemerintah daerah (Pemda) mengcloning kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Pengelolaan keuangan Pemkab  Banyuwangi dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu RI, Lisbon Sirait pada pembukaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan knowledge sharing keberhasilan di Hotel Santika Banyuwangi, kemarin (26/4).

Sebanyak 100 pejabat bidang keuangan dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia dibawa Kemenkeu ke Banyuwangi untuk belajar langsung tentang pengelolaan keuangan. Lisbon mengungkapkan, tahun 2017 Kemenkeu menargetkan ada  200 daerah bisa meningkat predikat rating pengelolaan keuangan daerahnya.

Peningkatan itu dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis best practise ke daerah yang telah berhasil  mengelola keuangannya. “Salah satu caranya memberikan best  practise langsung dari daerah-daerah yang sudah baik pengelolaannya. Ibu Menteri Sri Mulyani meminta agar apa yang dilakukan  Banyuwangi bisa dikloning oleh  daerah-daerah lain di Indonesia,”  ungkap Lisbon.

Loading...

Saat ini, kata Lisbon, ada sekitar 400 daerah di Indonesia yang  pengelolaan keuangannya memiliki rating C minus. Kemenkeu berupaya meningkatkan predikat daerah-daerah tersebut menjadi lebih baik.

“Kami menggelar acara di sini, supaya kabupaten/kota peserta bisa langsung melihat proses pengelolaan keuangan dan  manajemen pemerintahan yang berjalan di Banyuwangi secara langsung,” ujar Lisbon.

Selain materi pengelolaan keuangan, para peserta juga diminta bisa meniru kreativitas Banyuwangi dalam membuat  program dan prioritas pembangunan.  “Karena kami yakin anggaran  daerah pasti tidak akan pernah  cukup untuk membiayai semua program, buktinya banyak daerah  yang terus melobi ke Kemenkeu untuk ditambah dana alokasi khususnya (DAK). Jadi daerah  harus pintar mencari cara lain untuk maju selama tidak melanggar peraturan, seperti yang dilakukan Banyuwangi,” bebernya.

Bupati Abdullah Azwar Anas yang sedang melaksanakan tugas dinas di Jepang memberi sambutan melalui sambungan whatsapp (WA) video call. Anas berharap bisa saling sharing program dengan 50 daerah  lainnya.

Dalam kesempatan itu, Anas menjelaskan dalam pengelolaan keuangan Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga  evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

”Dan ini tidak hanya pada level kabupaten, tapi juga ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring system. Jadi tidak lagi ada yang bisa memaksakan penggunaan anggaran pembangunan bila usulnya tidak  melewati mekanisme perencanaan terlebih dahulu dari tingkat bawah,  dari level desa,” jelasnya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Banyuwangi sendiri tercatat sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

Juga telah menerapkan e-audit terintegrasi sehingga memudahkan BPK melakukan pemeriksaan secara online. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan audit. (radar)

loading...