Demi Tingkatkan Layanan Publik
BANYUWANGI – Rencana Pemkab Banyuwangi memberlakukan sistem presensi pegawai negeri sipil (PNS) berbasis rekam retina mendapat dukungan politik dari DPRD. Kalangan dewan mengaku siap membahas pembelian mesin presensi canggih itu dalam draf pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2016.
Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, mengatakan rencana pemkab melakukan pengadaan mesin presensi berbasis retina patut dipertimbangkan. Menurut dia, selama pengadaan mesin pencatat kehadiran pegawai tersebut mampu meningkatkan disiplin dan kinerja PNS, pihaknya siap menyetujui.
“Yang terpenting output dan outcome-nya jelas,” ujarnya kemarin (13/7). Namun demikian, Made mengaku DPRD tidak akan serta-merta menyetujui pengalokasian anggaran untuk membeli mesin presensi berbasis retina tersebut.
“Kalau dibandingkan anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding atau tidak berhasil meningkatkan kinerja PNS, ya kita pertimbangkan. Tetapi, pada prinsipnya, jika disodorkan dalam draf P-APBD 2016, akan kita bahas,” kata politikus PDIP tersebut.
Menurut Made, upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja PNS patut diapresiasi. Sebab, peningkatan disiplin dan kinerja para abdi negara itu ujung-ujungnya akan bermanfaat berbaikan pelayanan masyarakat. Seperti diberitakan, tiga anggota Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Senin lalu (11/7).
Alhasil, para wakil rakyat menemukan sistem presensi PNS cenderung rawan dimanipulasi. Manipulasi data kehadiran itu dimungkinkan terjadi karena masih banyak sistem presensi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menggunakan mesin berbasis kartu identitas (ID Card).
Dengan sistem tersebut, PNS nakal bisa saja titip ID card kepada rekannya. Selain mesin presensi berbasis ID card, pemkab juga memanfaatkan mesin presensi berbasis rekam sidik jari alias finger print. Meski lebih sulit dimanipulasi, mesin finger print ini dinilai memiliki kekurangan, yakni cenderung mudah rusak.
“Bayangkan kalau setiap hari ada puluhan pegawai yang menempelkan jarinya untuk mencatatkan kehadiran, sensor mesin ini bisa bergeser dan akhirnya rusak,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dalam kunjungannya ke Banyuwangi beberapa waktu lalu.
Nah, menyusul arahan Menpan-RB, pemkab berencana mulai menerapkan sistem presensi berbasis rekam retina pada 2017 mendatang. “Anggaran pengadaan mesin presensi berbasis retina itu akan dianggarkan pada P-APBD 2016 dan akan menjadi model presensi pertama di Indonesia,” kata Kepala BKD, Sih Wahyudi.(radar)
