BANYUWANGI – Ratusan ribu rumah tangga mis kin di Banyuwangi akan “kecipratan kue” kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setidaknya, hal itu tercium dari rencana pembagian kartu perlindungan sosial (KPS) yang akan dilakukan PT Pos Indonesia Banyuwangi dalam waktu dekat. Jumlah calon penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM di Banyuwangi merupakan yang terbesar ke empat di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Pos Banyuwangi, Asro Efendi mengatakan, pihaknya menerima sosialisasi pem bagian KPS di kantor wilayah PT Pos Surabaya pekan lalu. Dikatakan, jumlah penerima KPS di Bumi Blambangan mencapai 130.596 rumah tangga sasaran atau kepala keluarga (KK). “Jumlah penerima KPS di Banyuwangi menempati urutan keempat terbanyak di Jatim, yakni setelah Jember, Malang, dan Probolinggo,” ujarnya saat dikonfirmasi via sambungan telepon kemarin (10/6).
Asro mengatakan, demi mempermudah pendistribusian KPS tersebut, pihaknya telah berkoordinasi de ngan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosna kertrans) Banyuwangi. “Sebab, se telah kartu tersebut kami terima, kami hanya diberi waktu 14 hari untuk menyalurkan,” kata dia. Dikatakan, hingga saat ini pi hak Kantor Pos Banyuwangi belum menerima KPS dari kantor Pos Wilayah Surabaya.
Itu terjadi lantaran penyaluran tahap awal dilakukan di 12 kota besar di tanah air. “Banyuwangi menyusul. Yang jelas, sebelum 31 Juli, seluruh KPS harus sudah tersalurkan kepada masingmasing penerima,” paparnya. Asro mengaku tidak tahu persis peruntukan KPS tersebut. Dia juga tidak tahu kriteria keluarga miskin yang berhak me nerima KPS. “Pendataan di lakukan instansi lain. Kami hanya menerima KPS dan me nyalurkannya kepada rumah tangga sasaran sesuai ala mat yang tercantum di KPS tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat, membenarkan pihak kantor pos sudah berkoordinasi dengan dirinya. Dia mengaku akan menginstruksikan para camat di seantero Banyuwangi mengumpulkan para penerima KPS di masing-masing rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW). “Secara teknis, petunjuk dari pusat belum ada,” cetusnya.
Syaiful menambahkan, KPS ter sebut kemungkinan besar ter kait pendistribusian bantuan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. “Dibandingkan penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada saat kenaikan harga BBM sekitar tahun 2010, jumlah penerima KPS kali ini mengalami penurunan,” ungkapnya. Syaiful merinci, jumlah penerima BLT di Banyuwangi beberapa tahun lalu mencapai 156.300 KK. Berarti jumlah penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tahun ini mengalami penurunan sejumlah 25.704 KK. (radar)
